Kemendagri Terbitkan Surat Edaran untuk Membakar E-KTP Rusak

Reporter

Editor

Amirullah

Petugas memperlihatkan KTP elektonik (E-KTP) di Mapolres Jember, Jawa Timur, Jumat, 21 November 2018. ANTARA FOTO/Seno

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran mengenai tata cara pemusnahan e-KTP yang rusak. Dalam surat edaran Nomor 470.13/11176/SJ itu, Kemendagri memerintahkan agar e-KTP yang sudah dimusnahkan dengan cara dibakar.

Baca: Kasus E-KTP Terbuang, Polri Dalami Keterangan Petugas Kecamatan

"Dalam rangka tertib administrasi dan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, kewaspadaan dalam sistem administrasi kependudukan, serta untuk menghindari penyalahgunaan KTP-el (e-KTP) yang rusak atau invalid," seperti dikutip dari surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo, pada 13 Desember 2018.

Dalam surat itu Hadi memerintahkan kepada seluruh bupati atau wali kota untuk menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan dan pemusnahan e-KTP rusak atau invalid dalam proses pelayanan di wilayah kerja masing-masing.

Baca: Tjahjo Kumolo : E-KTP Tercecer Tak Ada Hubungannya dengan Pemilu

Selanjutnya, Hadi memerintahkan untuk melakukan pengecekan terhadap e-KTP rusak atau invalid hasil pencetakan massal 2011-2013 yang ada di kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota. "Apabila masih ditemukan KTP-el rusak atau invalid dilakukan pencatatan dan segera dimusnahkan dengan cara dibakar," kata dia.

Hadi memerintahkan pembuatan berita acara pemusnahan pada setiap proses pemusnahan. Selain itu, Hadi memerintahkan agar melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap tempat-tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan dokumen negara agar terhindar dari pencurian dan penyalahgunaan.






Kepala Daerah Diminta Mampu Memanfaatkan Teknologi Informasi

7 jam lalu

Kepala Daerah Diminta Mampu Memanfaatkan Teknologi Informasi

Pemanfaatan TIK membuat sistem serba terintegrasi


Sekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

20 jam lalu

Sekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mencapai kemandiriannya masing-masing dalam mewujudkan masyarakat yang madani.


Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

2 hari lalu

Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

Kemendagri menyatakan penolakan Perda Kota Religius di Kota Depok dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.


Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

2 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

Fraksi PDIP sebut penolakan Perda Kota Religius itu sentilan keras terhadap Pemerintah Kota Depok agar tidak terlalu memaksakan kehendak.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

2 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

3 hari lalu

Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

6 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta Biro Hukum di daerah responsif terhadap kebutuhan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.


Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022

6 hari lalu

Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022

Biro Hukum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022.


Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

7 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Kemendagri Dorong Perwujudan Reformasi Birokrasi yang Bersih Melayani

7 hari lalu

Kemendagri Dorong Perwujudan Reformasi Birokrasi yang Bersih Melayani

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong perwujudan reformasi birokrasi yang bersih melayani.