Saran Kemendagri Cegah Blangko E-KTP untuk Dokumen Palsu

Petugas memperlihatkan KTP elektonik (E-KTP) di Mapolres Jember, Jawa Timur, Jumat, 21 November 2018. ANTARA FOTO/Seno

TEMPO.CO, Jakarta-Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Gede Suratha, mengatakan perdagangan blangko kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) banyak dimanfaatkan pelaku pembuat dokumen palsu. Kementerian, lembaga, hingga instansi nonpemerintahan diminta waspada terhadap potensi tersebut.

"Makanya penggunaan alat baca (card reader) dan penggunaan hak akses ke data center kependudukan untuk menguji keabsahan data dalam dokumen sangat disarankan," kata dia saat dihubungi Tempo, Ahad, 9 Desember 2018.

Baca: Kasus Blangko E-KTP, Kemendagri: Tak Ada Kebocoran Data ...

Gede menuturkan pemerintah sudah menyediakan fasilitas alat baca dan menawarkan kerja sama untuk mengakses data sejak 2011. Sayangnya, ujar dia, tak banyak instansi yang memanfaatkan.

"Sebelum itu belum merasa penting. Setelah data kependudukan dipercaya baru berlomba minta hak akses," ujarnya. Hak akses tersebut diberikan sebelah meneken perjanjian kerja sama dengan Kemendagri.

Simak: Penjualan Blangko e-KTP Palsu di Tokopedia Sudah Diblokir

Gede berujar baru dalam dua tahun terakhir sejumlah instansi merespons saran tersebut. Hingga 21 November 2018, terdapat 1.130 kementerian dan lembaga yang memanfaatkan data kependudukan. Penggunanya naik dari 727 kementerian dan lembaga pada 2017. Sepanjang 2016, jumlah pengakses data hanya mencapai 104 kementerian dan lembaga.

Belakangan terungkap kasus perdagangan blangko E-KTP di pasar dan secara online. Kemendagri menemukan blangko kartu identitas dijual di Tokopedia dan Pasar Pramuka. Setelah diselidiki, motif penjualan via daring ternyata hanya iseng semata. Sedangkan penjualan di Pasar Pramuka masih didalami kepolisian.






Sekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

13 jam lalu

Sekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mencapai kemandiriannya masing-masing dalam mewujudkan masyarakat yang madani.


Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

1 hari lalu

Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

Kemendagri menyatakan penolakan Perda Kota Religius di Kota Depok dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.


Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

2 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

Fraksi PDIP sebut penolakan Perda Kota Religius itu sentilan keras terhadap Pemerintah Kota Depok agar tidak terlalu memaksakan kehendak.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

2 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

3 hari lalu

Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

6 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta Biro Hukum di daerah responsif terhadap kebutuhan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.


Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022

6 hari lalu

Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022

Biro Hukum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022.


Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

7 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Kemendagri Dorong Perwujudan Reformasi Birokrasi yang Bersih Melayani

7 hari lalu

Kemendagri Dorong Perwujudan Reformasi Birokrasi yang Bersih Melayani

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong perwujudan reformasi birokrasi yang bersih melayani.


Kemendagri Minta Perangkat Daerah Paham Reformasi Birokrasi

7 hari lalu

Kemendagri Minta Perangkat Daerah Paham Reformasi Birokrasi

Presiden Joko Widodo terus mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap level pemerintahan.