Terima Surat Terbuka Diduga dari OPM, Begini Tanggapan Istana

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (ketiga kiri) didampingi Setkab Pramono Anung (tengah) menerima pengurus Dewan Adat Melayu Riau di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018. Gelar tersebut artinya Jokowi merupakan seorang yang besar atau petinggi yang berseri-seri, bercahaya, dan memegang amanah negara. ANTARA/Wahyu Putro A

    Presiden Jokowi (ketiga kiri) didampingi Setkab Pramono Anung (tengah) menerima pengurus Dewan Adat Melayu Riau di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018. Gelar tersebut artinya Jokowi merupakan seorang yang besar atau petinggi yang berseri-seri, bercahaya, dan memegang amanah negara. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengetahui ada surat terbuka yang diduga dikirimkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

    Baca juga: Satgas Noken Ungkap Alasan Anak-anak Papua Pilih OPM

    "Sudah tahu tapi kami tidak terlalu ini, karena kami tidak tahu siapa orangnya dan sekarang ini bisa siapa saja yang menulis," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 12 Desember 2018.

    Surat terbuka yang tersebar itu terdiri dari tiga halaman, berkop Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), tanpa alamat fisik kantor, dan hanya mencantumkan email serta nomor handphone. Di bagian bawah terdapat tanda tangan atas nama Kepala Staf Umum TPNPB Mayor Jenderal Teryanus Satto.

    Dalam suratnya, TPNPB menolak adanya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah di Papua Barat. Pihaknya tidak menginginkan adanya pembangunan tersebut.

    "Rakyat Papua inginkan hak politik penentuan nasib sendiri (Self Determination) dan ingin pisah dari Indonesia untuk merdeka penuh dan berdaulat dari penjajah Indonesia," bunyi surat itu.

    Baca juga: Kenapa Anak Papua Ingin Jadi OPM?

    TPNPB meminta pemerintah menghentikan pembangunan jalan Trans Papua dan mendesak agar pasukan militer ditarik dari Kabupaten Nduga. Selain itu, mereka meminta pemerintah mengizinkan jurnalis asing, Palang Merah Internasional, dan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) masuk ke Nduga.

    Mereka mengancam akan terus memerangi Indonesia jika pemerintah tidak mengabulkan permintaannya.

    Menurut Pramono, alasan pemerintah membangun infrastruktur di Papua karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Sikap OPM yang menolak pembangunan infrastruktur menunjukan tidak pro terhadap rakyat Papua.

    "Katakanlah siapa pun yang mengatakan seperti itu, menyatakan tidak butuh rakyatnya disejahterakan, itu semakin menunjukkan mereka tidak ingin masyarakat Papua semakin sejahtera," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.