Satgas Noken Ungkap Alasan Anak-anak Papua Pilih OPM

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aparat TNI dan Polri mengawal proses pemberangkatan keluarga korban untuk diterbangkan ke Timika di Wamena, Papua, Kamis, 6 Desember 2018. ANTARA/Iwan Adisaputra

    Aparat TNI dan Polri mengawal proses pemberangkatan keluarga korban untuk diterbangkan ke Timika di Wamena, Papua, Kamis, 6 Desember 2018. ANTARA/Iwan Adisaputra

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Satuan Tugas Polri Bimbingan Masyarakat Noken, Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Eko Sutardo mengatakan salah satu penyebab berlanjutnya gerakan separatis di Papua karena trauma konflik yang dialami oleh anak-anak Papua.

    Baca juga: Korban Selamat Penembakan Papua asal Garut Jalani Trauma Healing

    "Iya karena mereka mengalami trauma konflik, maka gerakan separatis ini masih terus tumbuh," ujar Eko saat ditemui Tempo di Jakarta Selatan, Selasa 11 Desember 2018.

    Eko menyebutkan bentuk trauma konflik itu seperti keluarganya menjadi korban penembakan, hingga rasa benci muncul tanpa ada penanganan atau pemulihan.

    Eko memisalkan Sebby Sambom yang masih berusia muda telah menjadi juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) organisasi sayap militer Operasi Papua Merdeka.

    Eko mengatakan tidak sedikit anak-anak yang berada di kawasan konflik mengalami trauma konflik, terutama di kawasan zona merah yang ditempati oleh kelompok bersenjata.

    Selain itu, kata Eko, terjadinya hubungan langsung antara anak-anak dengan Kelompok Bersenjata di lingkungannya juga akan menumbuhkan doktrin-doktrin kebencian. "Mereka kelompok kriminal bersenjata itu langsung berhubungan dengan anak-anak di lingkungannya, terkadang mereka menanamkan doktrin-doktrin kebencian," ujarnya.

    Akibatnya, Eko melanjutkan, banyak satgas Bimas Noken menemukan anak-anak yang ingin menjadi anggota OPM atau ingin jadi tentara OPM.

    Eko menyebutkan pihaknya pun sudah memberikan trauma healing kepada sejumlah anak-anak di Papua, namun jumlah tenaga Satgas Bimas Noken belum sebanding dengan banyak anak Papua yang berada di kawasan rawan konflik.

    "Kuantitas tenaga trauma healing kami masih terbatas mas," ujarnya.

    Sebelumnya, Peneliti LIPI khusus isu Papua Adriana Elisabeth berpendapat salah satu penyebab terulangnya kasus penembakan atau pelanggaran HAM di Papua karena tidak adanya program trauma healing dari pemerintah.

    Adriana pun membandingkan pentingnya pendampingan trauma bagi korban konflik dengan korban bencana. "Pemerintah untuk trauma healing bencana seperti gempa Lombok, Donggala sigap menurunkan pendamping, padahal bagi korban konflik ini juga sangat dibutuhkan, tapi pemerintah belum memiliki program untuk itu," ujarnya.

    Insiden penembakan terjadi di Papua pada Ahad 2 Desember 2018. Puluhan pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Nduga, Papua, diserang oleh kelompok bersenjata TPNPB. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) membenarkan sebagai pelaku di balik insiden tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.