TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengkritik pernyataan anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin, Ahmad Basarah, yang menyebut maraknya korupsi di Indonesia dimulai sejak era Presiden Soeharto. Fadli mengatakan ujaran Basarah tak tepat.
"Ucapan saudara Ahmad Basarah tidak ada bukti yang kuat," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 29 November 2018.
Baca: Partai Berkarya Minta Basarah Jelaskan Soal Soeharto Guru Korupsi
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah sebelumnya mengatakan guru korupsi di Indonesia adalah Presiden Soeharto. Menurut dia, korupsi mengakar pada masa mertua calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto itu berkuasa. Adapun Basarah mengatakan hal tersebut menanggapi pidato Prabowo Subianto di Singapura yang menyindir para elite pemerintahan Indonesia yang sarat korupsi dan suap-menyuap.
Menurut Fadli, krisis moneter yang terjadi kala itu lantaran adanya pergerakan arus modal yang besar dan tak terbendung. Selain itu, krisis moneter terjadi karena faktor internasional yang membuat ekonomi makin tak tentu.
Fadli lantas mengingatkan Basarah untuk menjaga ucapan. Sebab, kata dia, dikhawatirkan ucapannya itu bakal memercik ke muka sendiri. Fadli pun menyebut masa Orde Baru sebagai era pemerintah yang berprestasi.
Baca: PDIP Sebut Soeharto Guru Korupsi, Berkarya Singgung Bung Karno
Menurut Fadli, pemerintahan saat kepemimpinan Soeharto melakukan pencapaian infrastruktur yang masif. Bahkan, kata dia, pembangunan konstan berada di angka 7 persen selama bertahun-tahun. Ia juga mengatakan Soeharto berhasil mengentaskan kemiskinan.
Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar, Mei lalu, kepada Tempo, mengatakan kasus di zaman Orde Baru benar terjadi. Muasalnya karena adanya sentralisasi kekuasaan.
Nyaring bunyi korupsi menjadi nyenyat di kuping lantaran kekuasaan yang sentralistis membuat kasus-kasus korupsi seolah-olah senyap. Pada saat itu, kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme di menjadi legal karena memiliki payung hukum berupa keputusan presiden (keppres). "Misal keppres-keppres yang memberikan kewenangan tertentu pada anak Pak Harto kala itu," kata Zainal.
Upaya melacak korupsi Soeharto pun sempat dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bank Dunia. Kedua lembaga itu meluncurkan berkas 48 halaman berjudul Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative atau Prakarsa Pengembalian Aset Curian. Dalam berkas itu dilansir sepuluh pemimpin politik paling korup di dunia. Soeharto bertengger di urutan pertama. Berdasarkan data itu, total hasil curiannya mencapai US$ 15-35 miliar atau sekitar Rp 135-315 triliun pada kurs 2007.
Baca: Tanggapi Pidato Prabowo, Basarah: Soeharto Guru Korupsi Indonesia
