Busyro Muqoddas: Tak Ada Potensi Dahnil Anzar Korupsi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas memberikan keterangan terkait penarikan kembali permohonan uji materi UU MD3 oleh Koalisi Masyarakat Sipil di kantor MK, Jakarta Pusat,  7 Desember 2017. Tempo / Arkhelaus

    Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas memberikan keterangan terkait penarikan kembali permohonan uji materi UU MD3 oleh Koalisi Masyarakat Sipil di kantor MK, Jakarta Pusat, 7 Desember 2017. Tempo / Arkhelaus

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas mengatakan cukup mengenal Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Baca juga: Soal Dana Kemah, Dahnil Anzar Minta Jokowi Turun Tangan

    Pernyataan Busyro terkait perkara dana Kemah Pemuda yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga. Soal ini kini tengah diusut Kepolisian Daerah Metro Jaya. Adapun Dahnil Anzar telah menjalani pemeriksaan.

    "Dahnil orang yang mandiri, perekonomiannya kuat, artinya tak ada potensi ke arah sana (korupsi)," ujar Busyro di sela Muktamar Pemuda Muhammadiyah Selasa 27 November 2018.

    Busyro seringkali dalam berbagai kesempatan menyampaikan, indikasi korupsi pertama bisa dilihat ketika gaya hidup seseorang pejabat tidak sesuai dengan profil pekerjaan yang dimiliki. Termasuk dalam ceramah di Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Yogya itu, Busyro menuturkan pejabat yang berpotensi korupsi saat memimpin ketika dalam masa pemilihan kepala daerah rela mengeluarkan biaya miliaran rupiah demi terpilih.

    Padahal gaji sebagai kapala daerah tak mungkin untuk mengembalikan modal tersebut sehingga pada akhirnya setelah terpilih banyak memainkan proyek dengan cukong politik yang membiayai pencalonannya.

    Busyro sendiri berharap dalam kasus dana kemah yang menyeret Ketum PP Pemuda Muhammadiyah, polisi bisa sistematis dan mengedepankan skala prioritas dalam penanganannya.

    Sistematis dalam arti penyelidikan dilakukan atas dasar bukti dan temuan awal. Misalnya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan skala prioritas yakni dengan membandingkan muatan dari kasus dana kemah dengan kasus lainnya yang lebih besar dan perlu diprioritaskan.

    Baca juga: Dahnil Anzar Diperiksa Polda Metro: Jangan Dikait-kaitkan Politik

    "Saya cuma khawatir jika tidak sistematis dan mengedepankan prioritas, polisi dituduh cuma jadi alat kekuasaan, apalagi penanganannya bersamaan agenda Muktamar Pemuda Muhammadiyah," ujarnya.

    Dahnil Anzar sebelumnya mengaku dalam kasus ini pihaknya seperti dikerjai oleh polisi. Alasannya dalam acara Kemah Pemuda itu
    pihak Pemuda Muhammadiyah hanya bertugas memobilisasi massa agar hadir dalam acara yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.