Soal Dana Kemah, Dahnil Anzar Minta Jokowi Turun Tangan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi memanjatkan doa setelah memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pramuka ke-57 di Lapangan Gajah Mada, Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018. Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan revitalisasi gerakan Pramuka sangat diperlukan di era sekarang untuk menghadapi masa depan yang semakin berat. ANTARA

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi memanjatkan doa setelah memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pramuka ke-57 di Lapangan Gajah Mada, Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018. Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan revitalisasi gerakan Pramuka sangat diperlukan di era sekarang untuk menghadapi masa depan yang semakin berat. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi turun tangan soal dana kemah. Polemik dana tersebut tengah diselidiki kepolisian.

    Baca: Dana Kemah Dipermasalahkan, Dahnil Anzar: Polisi Hina Jokowi

    Dahnil mengatakan Jokowi tak boleh diam saja. Sejak awal, kata dia, Jokowi ikut terlibat kegiatan itu. "Bahkan presiden juga saat itu yang meminta kegiatan itu diundur waktunya," ujar Dahnil di sela pembukaan Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta, Senin, 26 November 2018.

    Menurut Dahnil, kasus dugaan penyelewengan dana kemah ini seperti kasus yang dicari-cari. Padahal pihaknya sejak awal hanya berkomitmen membantu pemerintah yang sedang dalam situasi tak kondusif, salah satunya maraknya tudingan sejumlah pihak bahwa Presiden Jokowi anti-Islam.

    Atas inisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pemuda Muhammadiyah memfasilitasi dengan mengumpulkan massa untuk hadir dalam kegiatan kemah tersebut. "Tapi faktanya kami malah yang dikerjai sekarang," ujar Dahnil.

    Sebelumnya terkait dengan pengembalian uang Rp 2 miliar dana kemah, Dahnil menjelaskan, saat itu bentuk kegiatan yang diajukan PP Pemuda Muhammadiyah adalah pengajian, namun dalam realisasinya menjadi apel.

    Baca: Begini Cara Pemuda Muhammadiyah Hadapi Politik Uang Muktamar

    Menurut dahnil, secara hukum jika kegiatan awal berupa pengajian itu tak dilaksanakan, otomatis kontrak pun batal. Dengan pertimbangan agar tidak menjadi kasus yang dicari-cari dan untuk harga diri Muhammadiyah, akhirnya dana itu dikembalikan meski masih dalam bentuk cek kepada Kemenpora.

    "Kami baru kirimkan cek ke Kemenpora, untuk pengembaliannya masih menunggu konsultasi dengan Kemenpora, apakah harus ke kas negara atau bagaimana," ujar Dahnil.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.