Jika Honorer Jadi CPNS, Pemerintah Rogoh Rp 36 Triliun per Tahun

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana saat massa Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2018. TEMPO/Subekti

    Suasana saat massa Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2018. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, mengatakan ada konsekuensi anggaran yang harus dikeluarkan, jika mengangkat tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tanpa ada tes.

    Baca juga: Hanya 3 Persen Tenaga Honorer K2 yang Bisa Ikut CPNS 2018

    Yanuar mencontohkan, pengangkatan 438.590 orang Tenaga Honorer Kategori 2 (THK-2) menjadi CPNS tanpa tes berpotensi memiliki konsekuensi anggaran sebesar Rp 36 triliun per tahun. Angka itu, kata Yanuar, belum termasuk dana pensiun.

    "Kalau kita mau berpikir rasional, maka penambahan anggaran sebesar itu jelas membutuhkan banyak pertimbangan," kata Yanuar dalam siaran tertulisnya, Jumat, 2 November 2018.

    Menurut Yanuar, pemerintah justru ingin menyelesaikan kepastian status para tenaga honorer melalui opsi status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ia mengatakan, aturan pemerintah tentang manajemen P3K memang belum terbit. Sebab, kata dia, perlu ada diskusi mendalam mengenai konsekuensi anggaran dalam proses penyusunannya.

    Yanuar menuturkan, opsi P3K lebih fleksibel ketimbang tes CPNS. Misalnya, pelamar tidak dibatasi usia. Pelamar P3K boleh berusia di atas 35 tahun, yang merupakan batas usia pelamar tes CPNS.

    Adapun tenaga honorer yang tidak bisa ikut tes CPNS maupun gagal dalam P3K, pemerintah memberikan opsi pendekatan kesejahteraan. Misalnya, dengan menyetarakan gaji mereka sesuai upah minimum regional di wilayah kerja masing-masing.

    Baca juga: Pemerintah Siapkan Skema P3K, Ini Bedanya dengan PNS

    Namun, kata Yanuar, pemerintah masih mengkaji dampak fiskal untuk meningkatkan dukungan tambahan transfer daerah lewat mekanisme dana alokasi umum dari Kementerian keuangan. Tujuannya agar pemerintah daerah dapat membayar gaji THK-2. "Ini upaya terbaik untuk semua tenaga honorer," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lembaga Survei: 5 Hal Penting dalam Quick Count Pilpres 2019

    Perkumpulan Survei Opini Publik angkat bicara soal quick count di Pemilu dan Pilpres 2019 yang diragukan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.