Selasa, 23 Oktober 2018

Cerita Mantan Tahanan Politik Soal Peristiwa G30S 1965

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Amarzan Ismail Hamid atau yang dikenal Amarzan Loebis menghadiri acara bulanan `Teras Budaya` yang digelar di gedung Tempo, Jakarta, 11 Desember 2015. Amarzan yang merupakan redaktur senior Tempo, puisi-puisinya menyebar di banyak penerbitan, yang sedang disiapkan menjadi kumpulan `Memilih Jalan ke Guci`. TEMPO/Wahyurizal Hermanuaji

    Amarzan Ismail Hamid atau yang dikenal Amarzan Loebis menghadiri acara bulanan `Teras Budaya` yang digelar di gedung Tempo, Jakarta, 11 Desember 2015. Amarzan yang merupakan redaktur senior Tempo, puisi-puisinya menyebar di banyak penerbitan, yang sedang disiapkan menjadi kumpulan `Memilih Jalan ke Guci`. TEMPO/Wahyurizal Hermanuaji

    TEMPO.CO, Jakarta - Amarzan Loebis adalah redaktur senior Tempo yang pernah menjadi tahanan politik di era presiden Soeharto. Ia ditahan saat usianya 27 tahun dan dilepaskan di usia 39 tahun.

    "Sulit untuk melupakan bahwa Soeharto merampas usia produktif saya," kata dia di sebuah wawancara dengan Tempo Institute pada 2012.

    Baca: Soeharto, Militer, dan Pembunuhan Massal Pasca G30S 1965

    Amarzan ditahan saat ia bekerja sebagai wartawan di Harian Rakyat. Saat itu, ia juga anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Dua lembaga ini saat itu berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, Amarzan ditangkap dan dibuang ke pulau Buru.

    Bagi Amarzan, tahun 1965 adalah awal berkuasanya rezim yang sangat otoriter, tak percaya demokrasi, tak peduli hak asasi manusia, dan tak mau mendengar perbedaan pendapat. Ia mengatakan rezim Soeharto dapat menangkap siapa saja dengan alasan apa saja tanpa proses pengadilan.

    "Buat saya rezim Soeharto ya rezim yang sangat dahsyat sekali, dimana kita mengenal sebuah pulau (Buru) yang digunakan sebagai penjara tanpa proses pengadilan," kata Amarzan.

    Baca: Komunisme dan PKI: Yang Telah Mati, yang Terus Dipolitisasi

    Adapun peristiwa G30S 1965, kata Amarzan, adalah peristiwa yang sangat dramatis dan katastropis. Akibatnya, tak seorangpun mengetahui secara lengkap apa yang sebenarnya terjadi dari peristiwa itu.

    Menurut dia, masing-masing pihak hanya mengetahui sepotong kisah dan 32 tahun rezim Soeharto tidak memberi kesempatan untuk menyatukan potongan-potongan kisah itu menjadi lengkap. Apalagi, ia menuturkan, para pemegang informasi sepotong itu banyak yang telah meninggal. "Jadinya keping yang tinggal jauh lebih sedikit daripada keping yang sudah hilang," ujarnya.

    Amarzan berpesan hal yang terpenting untuk generasi sekarang adalah untuk tidak membuat penilaian hitam dan putih atas suatu pihak. "Misalnya Soekarno 100 persen bagus, Soeharto 100 persen jahat. Saya tidak setuju pada cara memandang seperti itu. Masing-masing ada positif negatifnya," kata dia.

    Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, berbicara dalam acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, 18 April 2016. Simposium ini diadakan guna menemukan penyelesaian masalah Tragedi 1965. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ia juga mengingatkan pada generasi sekarang untuk selalu bersikap kritis dan berlaku adil. Hal ini, kata ia, bisa dicapai dengan mempelajari sejarah dan membaca arah kekuasaan. Dua hal ini jika dapat dilakoni akan membuat generasi sekarang menuju arah yang bagus.

    Meski pernah dibekap, Amarzan tak ingn mengutuki rezim yang telah memperlakukannya secara tak adil. Menurut dia, ia melakukan hal ini agar dirinya tetap lebih baik daripada mereka yang memperlakukan dirinya.

    Baca: Kisah Jess Melvin Menelusuri Pembunuhan Massal Pasca G30S 1965


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Saham Lippo yang Jebol dan yang Melambung Dihantam Kasus Meikarta

    Jebloknya saham perusahaan-perusahaan Grup Lippo telah dimulai Selasa 16 Oktober 2018, sehari setelah KPK menangkap dan menetapkan Bupati Bekasi.