Anaknya Jadi Korban Penghilangan Paksa, Begini Keinginan Paian

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para pegiat HAM menunjukkan tulisan tagar kapan pulang saat memberikan keterangan kepada awak media, di Kantor Amnesty Internasional Indonesia, Jakarta, 30 Agustus 2017. Para pegiat HAM dalam memperingati Hari Anti-Penghilangan Paksa Internasional mendesak pemerintahan Presiden RI Joko Widodo tidak mengabaikan rekomendasi Komisi III DPR membentuk pengadilan ad hoc dan segera mengembalikan para korban yang dihilangkan secara paksa di Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto

    Para pegiat HAM menunjukkan tulisan tagar kapan pulang saat memberikan keterangan kepada awak media, di Kantor Amnesty Internasional Indonesia, Jakarta, 30 Agustus 2017. Para pegiat HAM dalam memperingati Hari Anti-Penghilangan Paksa Internasional mendesak pemerintahan Presiden RI Joko Widodo tidak mengabaikan rekomendasi Komisi III DPR membentuk pengadilan ad hoc dan segera mengembalikan para korban yang dihilangkan secara paksa di Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kasus penghilangan paksa pada 1997-1998 masih terus dikejar oleh Paian Siahan. Dengan suara tertahan Paian mengisahkan putranya Ucok Munandar Siahaan yang menjadi korban penghilangan paksa pada periode itu.Ucok menjadi satu dari 23 orang yang diduga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dihilangkan paksa oleh alat negara.

    Baca juga: 20 Tahun Reformasi, Sumarsih: Sayur Asam Tak Sempat Dimakan Wawan

    Dia berhenti sejenak u ntuk mencari kata yang tepat menggambarkan perasaannya menjalani perjuangan 20 tahun mencari anaknya. Pencarian itu masih belum membuahkan hasil.

    Padahal sembilan tahun lalu Panitia Khusus DPR untuk Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997-1998 telah menerbitkan rekomendasi penyelesaian kasus tersebut kepada pemerintah.

    "Sampai hari ini rekomendasi belum terlaksana. Kami sangat kecewa dan menderita," kata Paian di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat, 28 September 2018.

    Paian semakin sedih lantaran kawan seperjuangannya tak banyak lagi. Beberapa di antara mereka tutup usia. Sebagian lainnya bertambah tua sehingga tak ada lagi tenaga. "Kami juga khawatir dengan kami sendiri, apakah masih ada kesempatan untuk mengetahui keberadaan anak kami," ujarnya.

    Baca juga: 20 Tahun Reformasi, Cerita Yogya Plaza dan Korban Kerusuhan Mei

    Paian berharap tahun ini ada secercah harapan untuk mengakhiri pencariannya. Dia tak mendesak pemerintah melaksanakan empat rekomendasi Pansus DPR yang diserahkan pada 2009 lalu. Dia hanya menuntut status anaknya ditetapkan pemerintah. "Masih hidup atau tidak," katanya.

    Dia berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo mampu melaksanakan permintaannya dalam waktu dekat. Di usianya yang semakin tua, Paian merasa terbebani dengan penghilangan paksa tersebut. "Setidaknya ada status yang jelas waktu kami meninggalkan dunia ini. Agar kami tentram," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.