Jokowi Bahas Persiapan Kunjungan ke Korea Selatan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in (kedua kiri) dan istrinya Kim Jung-sook di Istana Kepresidenan Bogor, 9 November 2017. Kunjungan tersebut guna meningkatkan kerja sama bilateral kedua negara. REUTERS/Adek Berry

    Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in (kedua kiri) dan istrinya Kim Jung-sook di Istana Kepresidenan Bogor, 9 November 2017. Kunjungan tersebut guna meningkatkan kerja sama bilateral kedua negara. REUTERS/Adek Berry

    TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas untuk membahas persiapan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan. Kunjungan balasan dari kedatangan Presiden Moon Jae-In tahun lalu itu akan dilaksanakan pada 10-11 September 2018.

    Baca: Jokowi Puji Kontingen Gabungan Dua Korea di Asian Games 2018

    Dalam kunjungannya ke negeri ginseng, Jokowi mengatakan akan banyak membahas peningkatan kerjasama kedua negara. Ia pun berharap kunjungannya dipersiapkan dengan baik agar mencapai hasil yang konkrit.

    Menurut Jokowi, Indonesia akan memperkuat kerjasama di bidang ekonomi. "Terutama investasi di bidang industri karena saya kira ini kekuatan yang dimiliki Korea Selatan," kata dia saat membuka rapat di Istana Bogor, Jumat, 7 September 2018.

    Baca: Jokowi Sambut Presiden Korsel Moon Jae-in di Istana Bogor

    Selain itu, Jokowi ingin ada kerjasama yang melibatkan sumber daya manusia kedua negara. Dia ingin memperkuat hubungan antar generasi muda Indonesia dan Korea Selatan.

    Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sebelumnya datang ke Indonesia pada 9 November 2017. Dia diterima di Istana Bogor, Jawa Barat. Saat itu, Jokowi mengajak Moon Jae In blusukan ke Bogor Trade Mall dan mencoba batik bersama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.