Banyak Anggota DPRD Malang Ditahan, Mendagri Akan Buat Diskresi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendagri Tjahjo Kumolo mendatangi gedung KPK, Jakarta, 26 Februari 2018.  Dalam pertemuan ini, KPK berharap empat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur yang ditunjuk Kemendagri bisa menindaklanjuti kerja pencegahan KPK, khususnya dalam mengatasi kerawanan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto

    Mendagri Tjahjo Kumolo mendatangi gedung KPK, Jakarta, 26 Februari 2018. Dalam pertemuan ini, KPK berharap empat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur yang ditunjuk Kemendagri bisa menindaklanjuti kerja pencegahan KPK, khususnya dalam mengatasi kerawanan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan mengambil langkah diskresi terkait banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari 45 anggota DPRD Malang, 41 anggota telah menjadi tersangka dan 19 diantaranya telah ditahan.

    "Akan ada diskresi, menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," kata Tjahjo dalam keterangannya pada Senin, 3 September 2018.

    Baca: 41 Anggota Jadi Tersangka, Agenda DPRD Malang Terbengkalai

    Langkah tersebut, kata Tjahjo, diambil agar tak terjadi stagnasi dalam pemerintahan di Kota Malang. Sebab, dengan jumlah anggota yang tersisa, DPRD tak bisa mengambil keputusan karena tidak mencapai kuorum.

    KPK telah menetapkan 41 anggota DPRD Malang sebagai tersangka dalam kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kota Malang (APBD-P) tahun anggaran 2015. Selain anggota DPRD, tersangka lainnya adalah mantan Wali Kota Malang Mochamad Anton dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang Jarot Edy Sulistiyono

    Baca: KPK Tetapkan 22 Anggota DPRD Malang Jadi Tersangka

    Hari ini, tim dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri akan bertemu Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan Kota Malang untuk membahas hal tersebut. Mereka akan membuat payung hukum agar pemerintahan tetap berjalan.

    Penjabat sementara Wali Kota Malang, Wahid Wahyudi sebelumnya bersurat ke Kemendagri terkait kondisi di Malang. Wahid juga meminta arahan untuk mengantisipasi kelumpuhan proses pemerintah di sana.

    Baca: 41 dari 45 Anggota DPRD Malang Telah Jadi Tersangka Suap


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.