41 Anggota Jadi Tersangka, Agenda DPRD Malang Terbengkalai

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri), menyaksikan barang bukti uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK Bupati Lampung Selatan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018. Penyidik KPK mengamankan 4 orang termasuk Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri), menyaksikan barang bukti uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK Bupati Lampung Selatan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018. Penyidik KPK mengamankan 4 orang termasuk Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Malang - Pemerintahan Kota Malang terancam lumpuh karena sebanyak 41 dari 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Malang terlibat kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015.

    "Sejumlah agenda terbengkalai," kata Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Abdurrohman pada Senin, 3 September 2018.

    Baca: KPK Tetapkan 22 Anggota DPRD Malang Jadi Tersangka

    Agenda yang terbengkalai antara lain sidang paripurna Laporan Keuangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Wali Kota Malang 2013-2018, sidang paripurna pengesahan APBD Perubahan 2018 dan pembahasan APBD anggaran 2019. "Ini agenda penting menyangkut legislasi, pengawasan dan penganggaran pembangunan Kota Malang," kata Abdurrohman.

    Seharusnya, kata Abdurrohman, pada September ini APBD Perubahan 2018 sudah disahkan DPRD. Bahkan, menurut dia, pelantikan Wali Kota Malang terpilih pada 22 September mendatang juga terancam gagal. "Lantaran tak memenuhi quorum dalam sidang paripurna mendatang," ujarnya.

    Dari 45 anggota DPRD Malang, saat ini sebanyak 18 orang diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK. Sedangkan mantan Ketua DPRD Malang M Arief Wicaksono telah divonis lima tahun penjara.

    Baca: 15 Anggota DPRD Malang Kembalikan Uang Suap ke KPK

    KPK hari ini mengumumkan 22 anggota DPRD Malang sebagai tersangka. Dengan penetapan ini, total ada 41 anggota DPRD Malang menjadi tersangka dan tak bisa bertugas seperti biasa. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan para tersangka itu diduga menerima fee sekitar Rp 12,5 sampai 15 juta terkait pembahasan APBDP Kota Malang tahun 2015.

    Dengan begitu, anggota DPRD Malang yang tersisa, yakni Wakil Ketua DPRD Kota Abdurrochman Subur Triono (PAN), Priyatmoko Oetomo (PDI-P), Tutuk Haryani (PDI-P) dan Nirma Cris Desinidya (Hanura).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.