Ali Mochtar Ngabalin dan Sederet Pernyataan Kontroversialnya

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo (kiri) dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Ali Mochtar Ngabalin (kanan) memberi keterangan pada wartawan di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, 24 Mei 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo (kiri) dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Ali Mochtar Ngabalin (kanan) memberi keterangan pada wartawan di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, 24 Mei 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Menyebut kegiatan #2019GantiPresiden sebagai gerakan makar
    Ngabalin menyebut aksi dan deklarasi #2019GantiPresiden memenuhi unsur makar. Dia beralasan, 2019 dimulai dari tanggal 1 Januari pukul 00.00. "Artinya apa, saat itu juga ganti presiden, artinya tindakan makar," kata Ngabalin kepada Tempo, Senin, 27 Agustus 2018.

    Baca: Istana Bantah Dorong Penolakan Gerakan #2019GantiPresiden

    Padahal, kata Ngabalin, Indonesia baru melaksanakan pemilihan presiden pada 17 April 2019. Ngabalin pun berujar slogan #2019GantiPresiden itu harus berubah jika tak ingin disebut makar. "Kasih #17April2019GantiPresiden," kata dia.

    Ngabalin melanjutkan, segala aktivitas dan deklarasi #2019GantiPresiden pun harus dihentikan. Dia juga menyatakan mendukung tindakan aparat keamanan membubarkan aksi tersebut.

    Tak cukup itu, Ngabalin menjadikan potensi konflik horisontal sebagai dalih mengapa gerakan ini harus dibubarkan. "Makar itu, makar. Harus dihentikan seluruh aktivitasnya. (Pembubarannya) harus di-back up," ujarnya.

    Pernyataan ini diungkapkan Ngabalin dari penolakan massa terhadap kedatangan aktivis gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah daerah. Di Pekanbaru, misalnya, massa menolak kedatangan Neno Warisman yang diagendakan menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden di kota tersebut. Badan Intelijen Negara Daerah akhirnya memulangkan Neno ke Jakarta.

    Di Surabaya, massa juga mengepung hotel tempat musisi Ahmad Dhani menginap. Dhani juga dijadwalkan menghadiri deklarasi yang akan digelar di Tugu Pahlawan. Kepolisian Daerah Jawa Timur melarang deklarasi itu dengan alasan ada potensi kerusuhan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.