Istana Bantah Dorong Penolakan Gerakan #2019GantiPresiden

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ali Mochtar Ngabalin berfoto bersama anggota Sahabat Pancasila saat menghadiri diskusi berjudul

    Ali Mochtar Ngabalin berfoto bersama anggota Sahabat Pancasila saat menghadiri diskusi berjudul "Kenapa Harus Jokowi?" di Cafe Ajag Ijig, Jakarta Pusat, Sabtu, 28 Juli 2018. Tempo/Rezki Alvionitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, membantah jika pihak Istana Kepresidenan mendorong aparat keamanan agar membubarkan segala aktivitas #2019GantiPresiden.
    Menurut dia, sebagai calon inkumben, Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini fokus menyelesaikan tugas-tugasnya.

    Baca juga: Ormas Tolak #2019GantiPresiden yang Dihadiri Neno Warisman

    "Istana tidak terganggu dengan yang begitu-begitu. Istana sedang konsen di seluruh Indonesia meresmikan ini, memprogramkan ini, gak ada urusannya," katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 27 Agustus 2018.

    Sepanjang akhir pekan lalu, di sejumlah tempat terjadi penolakan terhadap deklarasi #2019GantiPresiden. Di Pekanbaru, Riau, sejumlah massa menolak kedatangan aktivis gerakan ini, Neno Warisman, Sabtu kemarin. Kepala Kepolisian Daerah Riau Brigadir Jenderal Widodo Eko Prihastopo bahkan meminta deklarasi tersebut dibatalkan.

    Sementara itu, massa aksi #2019GantiPresiden sempat terlibat bentrokan dengan pihak yang kontra di Surabaya, Jawa Timur, Ahad kemarin.

    Ali menuturkan deklarasi #2019GantiPreiden masuk kategori makar. Unsur makar, kata dia, sudah terlihat secara harfiah dari slogan tersebut.

    Baca juga: Soal Pelarangan #2019GantiPresiden, Luhut: Ketimbang Bentrok

    "2019 itu artinya tanggal 1 Januari pukul 00.00. Artinya apa, saat itu juga ganti presiden, artinya tindakan makar," ujarnya.

    Menurut Ali, lantaran masuk kategori makar maka segala aktivitas dan deklarasi #2019GantiPresiden harus dihentikan. Ia pun mendukung jika ada upaya dari aparat keamanan yang ikut membubarkan aksi tersebut.

    "Makar itu, makar. Harus dihentikan seluruh aktivitasnya. (Pembubarannya) Harus di-back up," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.