Komnas HAM Serahkan 2 Berkas Kasus Baru ke Kejaksaan Agung

Reporter

(ki-ka) Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandrayati Maniaga, Beka Ulung Hapsara, Munafrizal Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, anggota Komnas HAM Chairul Anam dan Airudin Al Rahab saat konferensi pers terkait pertemuan dengan Komisaris tinggi PBB HE Zeid Raad Al Hussien di kantor Komnas HAM, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Surabaya-Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara mengatakan pihaknya telah menyerahkan hasil penyelidikan dua kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yakni peristiwa Jambu Keupok dan Rumah Geudong di Aceh, ke Kejaksaan Agung.

“Berkasnya sudah kami serahkan Kejaksaan Agung Rabu kemarin,” kata Beka di sela diskusi publik bertama Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu yang diselenggarakan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel di GreenSA Inn, Juanda, Sidoarjo, Kamis, 30 Agustus 2018.

Baca: Rencana Wiranto Bentuk Tim Usut Kasus HAM Berat Dikritik

Menurut Beka penyerahan berkas penyelidikan peristiwa Jambu Keupok dan Rumah Geudong ke Kejaksaan Agung menyusul dua berkas kasus pelanggaran HAM di Aceh yang lebih dulu dimasukkan, yakni peristiwa Simpang KAA dan Timang Gajah. “Empat kasus itu terkait kekerasan aparat saat Aceh dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM)  pada 1999-2001,” tutur Beka.

Beka enggan membuka isi penyelidikan karena sudah menyangkut materi perkara. Yang jelas, kata dia, empat kasus itu berupa kekerasan pada warga sipil melibatkan aparat negara ketika DOM diberlakukan. “Ada penyiksaan-penyiksaan di sana,” kata Beka.

Simak: Komnas HAM Enggan Bergabung ke Tim Terpadu yang Digagas ...

Satu kasus pelanggaran HAM lagi yang tengah diselidiki ialah peristiwa pembantaian dukun santet di Banyuwangi, Jawa Timur, pada 1999. Bila penyelidikan sudah rampung, berkasnya bakal segera diserahkan ke Kejaksaan Agung. “Untuk kasus pembantaian dukun santet masih dalam penyelidikan unsur pelanggaran HAM-nya,” kata dia.

Penyerahan empat berkas penyelidikan terakhir itu menggenapi berkas kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang sudah lebih dulu diberikan Kejaksaan Agung. Kasus-kasus itu ialah peristiwa 1965, penembakan misterius 1983-1984, kasus Talangsari, kasus Trisakti-Semanggi, kasus kerusuhan Mei 1998, penghilangan paksa aktivis dan peristiwa Wasior.

Lihat: Komnas HAM: Ada Desakan Publik dalam Kasus Meiliana

Beka berharap berkas-berkas penyelidikan pelanggaran HAM berat masa lalu itu segera ditindaklanjuti Kejaksaan Agung karena sudah lama diserahkan. Komnas HAM, kata dia, tetap mendorong kasus-kasus pelanggaran HAM itu diselesaikan melalui proses yudisial. “Kami menolak penyelesaian dengan rekonsiliasi, karena mandat yang diberikan ke Komnas HAM berupa penyelesaian lewat jalur hukum,” ujar Beka.






Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

16 jam lalu

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

Komnas HAM membentuk tim pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk Pemilu 2024.


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

16 jam lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

19 jam lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.


Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

1 hari lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

2 hari lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

3 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

5 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

5 hari lalu

Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

Seorang pria yang mengaku target pembunuhan misterius atau Petrus di era Soeharto mengkritik terbitnya Kepres Nomor 17 tahun 2022.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

5 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

7 hari lalu

Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

Komnas HAM dinilai perlu mengoptimalkan wewenangnya dalam penyelidikan pro justitia atas kasus pembunuhan Brigadir J.