Posisi Idrus Marham di Golkar Digantikan Kahar Muzakir

Reporter

Editor

Amirullah

Idrus Marham (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya selaku Menteri Sosial kepada Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018. Idrus mengatakan pengunduran diri ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban moralnya. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar Idrus Marham resmi mundur dari kepengurusan DPP Golkar pada Jumat, 24 Agustus 2018. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan posisi Idrus di DPP sudah digantikan oleh kader lain.

Baca: Alasan Jokowi Pilih Agus Gumiwang Jadi Mensos dalam Hitungan Jam

"DPP Partai Golkar telah menunjuk pengganti beliau (Idrus) yaitu saudara Kahar Muzakir," ujar Airlangga kepada awak media di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018.

Idrus sebelumnya merupakan Koordinator Bidang Kelembagaan di DPP Partai Golkar. Posisinya digantikan oleh Kahar Muzakir yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Bidang Kepartaian Golkar. Kahar juga merupakan anggota DPR sebagai Ketua Komisi Hukum.

Airlangga mengatakan pengunduran diri Idrus sebagai pengurus patut diapresiasi. Menurut dia, Idrus mengundurkan diri agar bisa fokus menghadapi masalah hukum yang tengah menjerat mantan Sekjen Golkar itu. "Ini merupakan budaya politik yang baik dan patut menjadi contoh bagi siapa pun," katanya.

Idrus mundur dari pengurus DPP Golkar dan sebagai Menteri Sosial karena menjadi tersangka dalam kasus suap PLTU Riau-1. Dia diberi tahu menjadi tersangka sejak Kamis sore, 23 Agustus 2018.

Baca: Idrus Marham Mundur Juga dari DPP Partai Golkar, Ini Alasannya

Idrus mengatakan dirinya akan menjalani semua proses hukum. "Saya ingin berkonsentrasi mengikuti proses hukum sesuai dengan aturan dan dengan sebaik-baiknya," kata dia.

Kasus suap PLTU Riau-1 bermula dari operasi tangkap tangan KPK terhadap 13 orang pada Jumat, 13 Juli 2018 di beberapa tempat di Jakarta. Salah satu yang ditangkap adalah Eni Saragih. Wakil Ketua Komisi VII DPR itu ditangkap di rumah dinas Idrus Marham. Dalam OTT itu KPK menyita uang Rp 500 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan tanda terima uang.

SYAFIUL HADI | VINDRY FLORENTIN






Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

1 hari lalu

Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri tetap terancam sanksi dari Partai Golkar setelah aksinya menginjak sopir truk viral


Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

2 hari lalu

Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

Tingkat elektabilitas PDIP mencapai 21,6 persen; Demokrat dan Golkar mencapai 11,3 persen.


Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

2 hari lalu

Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

Puan Maharani akan melanjutkan safari politiknya. PDIP menyebut sudah berkomunikasi dengan Golkar. Tergantung kecocokan waktu.


Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

2 hari lalu

Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

Golkar mencapai popularitas 94,0 persen dan kesukaan 75,9 persen.


Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

2 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

DPD Partai Golkar Kota Depok menjadwalkan pemanggilan terhadap Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri, Senin petang, 26 September 2022.


Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

4 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri menginjak sopir truk dan menghukumnya untuk push up


Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

8 hari lalu

Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

Terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian karena rentan terjadi conflict of interest.


Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

8 hari lalu

Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

Formappi mengatakan pemenang anggota BPK sudah ada sebelum fit and proper test berlangsung.


Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

8 hari lalu

Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

Ahmadi Noor Supit sah terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027 pada Selasa, 20 September 2022.


Politisi Golkar Minta Pemerintah Tegas Tolak Usulan Hapus Listrik 450 VA

10 hari lalu

Politisi Golkar Minta Pemerintah Tegas Tolak Usulan Hapus Listrik 450 VA

Politisi Partai Golkar Fahira Idris menanggapi usulan Badan Anggaran atau Banggar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) soal usulan penghapusan daya listrik 450 VA dan dialihkan ke daya 900 VA.