TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar Idrus Marham resmi mundur dari kepengurusan DPP Golkar pada Jumat, 24 Agustus 2018. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan posisi Idrus di DPP sudah digantikan oleh kader lain.
Baca: Alasan Jokowi Pilih Agus Gumiwang Jadi Mensos dalam Hitungan Jam
"DPP Partai Golkar telah menunjuk pengganti beliau (Idrus) yaitu saudara Kahar Muzakir," ujar Airlangga kepada awak media di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018.
Idrus sebelumnya merupakan Koordinator Bidang Kelembagaan di DPP Partai Golkar. Posisinya digantikan oleh Kahar Muzakir yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Bidang Kepartaian Golkar. Kahar juga merupakan anggota DPR sebagai Ketua Komisi Hukum.
Airlangga mengatakan pengunduran diri Idrus sebagai pengurus patut diapresiasi. Menurut dia, Idrus mengundurkan diri agar bisa fokus menghadapi masalah hukum yang tengah menjerat mantan Sekjen Golkar itu. "Ini merupakan budaya politik yang baik dan patut menjadi contoh bagi siapa pun," katanya.
Idrus mundur dari pengurus DPP Golkar dan sebagai Menteri Sosial karena menjadi tersangka dalam kasus suap PLTU Riau-1. Dia diberi tahu menjadi tersangka sejak Kamis sore, 23 Agustus 2018.
Baca: Idrus Marham Mundur Juga dari DPP Partai Golkar, Ini Alasannya
Idrus mengatakan dirinya akan menjalani semua proses hukum. "Saya ingin berkonsentrasi mengikuti proses hukum sesuai dengan aturan dan dengan sebaik-baiknya," kata dia.
Kasus suap PLTU Riau-1 bermula dari operasi tangkap tangan KPK terhadap 13 orang pada Jumat, 13 Juli 2018 di beberapa tempat di Jakarta. Salah satu yang ditangkap adalah Eni Saragih. Wakil Ketua Komisi VII DPR itu ditangkap di rumah dinas Idrus Marham. Dalam OTT itu KPK menyita uang Rp 500 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan tanda terima uang.
SYAFIUL HADI | VINDRY FLORENTIN
