Bukti Persidangan Lemah, Pengacara Meiliana Yakin Menang Banding

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua wihara dan lima kelenteng yang terletak di wilayah Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara, dibakar oleh sekelompok massa 29 Juli 2016 (Foto: Istimewa)

    Dua wihara dan lima kelenteng yang terletak di wilayah Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara, dibakar oleh sekelompok massa 29 Juli 2016 (Foto: Istimewa)

    TEMPO.CO, Medan - Ketua Tim Penasihat Hukum Meiliana, Ranto Sibarani, optimistis akan memenangkan banding atas vonis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Majelis hakim memvonis Meilina 1 tahun 8 bulan penjara dalam perkara penistaan agama.

    Baca: Ini Kronologis Kasus Penistaan Agama Meiliana di Tanjung Balai

    Ranto pede kliennya bakal menang dalam tahap banding karena barang bukti yang tidak kuat. “Tidak ada barang bukti kalau Meiliana mengucapkan apa yang dituduhkan terkait penodaan agama ini,” kata Ranto saat dijumpai Tempo dikantornya di Medan pada Jumat , 24 Agustus 2018.

    Hakim menyebut Meiliana terbukti melanggar Pasal 156a KUHP atas perbuataannya memprotes suara azan di masjid depan rumahnya di Tanjungbalai pada 29 Juli 2016. Ranto menjabarkan jika barang bukti yang dicantumkan jaksa penuntut umum berupa pengerak suara dan amplifier, tidak dapat membuktikan apa-apa.

    Perkara ini bermula ketika Meiliana menyampaikan keberatannya soal suara azan yang terlalu keras kepada salah seorang tetangga. Sang tetangga kemudian menyampaikan keluhan ini ke jemaah masjid.

    Ranto menganalogikan kasus Meliana dengan pembunuhan kepada seseorang menggunakan pisau. Maka barang bukti yang relevan adalah pisau yang dipakai si pembunuh. Atau andaikan pisau tersebut telah dibuang, maka dicari dari mana dia mendapatkan pisau itu. Jika dia membeli, maka di mana si pembunuh membeli pisau tersebut.

    Barang bukti lain adalah pernyataan yang dibuat oleh para pengurus Masjid Al-Makhsum . Surat pernyataan tersebut belum bisa dibilang sahih dan benar meskipun ditulis dan ditandatangani materai.

    Sebab menurut Ranto berdasarkan saksi ahli yang dihadirkan dipersidangan, surat pernyataan baru bisa diakui kebenarannya jika ada rekaman suara terhadap apa yang dituliskan.

    Meskipun begitu, Ranto tetap menegaskan tetap menghormati segala keputusan yang diberikan nantinya saat proses persidangan. Asalkan hakim dapat memutuskannya sesuai dengan fakta-fakta yang tersaji selama persidangan.

    Baca juga: PBNU, ICJR dan Setara Kritik Vonis Kasus Penistaan Agama Meiliana

    “Apakah kedepan mau mempidana orang, padahal tidak bisa membuktikan benar pidana yang dilakukannya. Inilah pertimbangan harus dipertimbangkan dalam banding Meilina,” kata Ranto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.