PBNU, ICJR dan Setara Kritik Vonis Kasus Penistaan Agama Meiliana

Kondisi Vihara Tri Ratna yang rusak pasca kerusuhan yang terjadi, di Tanjung Balai, Sumatera Utara, 30 Juli 2016. ANTARA/Anton

TEMPO.CO, Jakarta – Vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap terdakwa kasus penistaan agama, Meiliana, menuai kritik. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Perundang-Undangan, Robikin Emhas menilai penyampaian keluhan terhadap suara azan yang dianggap terlalu lantang adalah bagian dari hak menyampaikan pendapat, bukan termasuk kategori penistaan agama. Karena itu, semestinya Meiliana tidak dihukum.

“Mengungkapkan keberatan karena suara azan yang terlalu lantang tak termasuk sebagai ekspresi kebencian terhadap golongan atau agama tertentu,” kata Robikin, Rabu, 22 Agustus 2018.

Baca: Ini Kronologi Kasus Penistaan Agama Meiliana di Tanjung Balai

Kasus Meiliana bermula ketika ia menyampaikan keluhannya mengenai suara azan dari masjid di dekat rumahnya yang terlalu lantang kepada tetangganya. Keluhan tersebut lantas disampaikan ke pengurus masjid.

Pengakuan Meiliana lantas menyinggung sejumlah orang yang berujung pada aksi massa yang merusak rumahnya. Bahkan, massa merusak dan membakar empat vihara di Tanjung Balai, Sumatera Utara, 29 Juli 2016. Mereka berdalih Meiliana telah menistakan agama Islam karena mempersoalkan suara azan.

Kepolisian dan kejaksaan kemudian menyeret Meiliana ke meja pengadilan dengan tuntutan Pasal 156 dan 156a KUHP. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan, Meiliana terbukti sengaja mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan dan penodaan terhadap agama di muka umum. “Menjatuhkan kepada terdakwa pidana selama 1 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan,” kata ketua majelis hakim, Wahyu Prasetyo Wibowo pada Selasa, 21 Agustus 2018.

Baca: PBNU: Katakan Suara Adzan Terlalu Keras Bukan Penistaan Agama

Vonis terhadap Meiliana itu jauh lebih berat dibanding vonis terhadap para pelaku perusakan dan pembakaran vihara. Mereka hanya diberi sanksi 3 bulan penjara.

Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, menilai proses hukum terhadap Meiliana adalah bukti masih takutnya aparat penegak hukum terhadap aksi massa. Persidangan memang selalu diwarnai aksi massa yang meminta hakim menjatuhkan sanksi berat kepada Meiliana. “Nilai-nilai toleransi di masyarakat semakin tipis, lantaran perbedaan selalu ditanggapi dengan kriminalisasi,” kata Bonar.

Setara Institute mencatat dalam kurun 1,5 tahun terakhir ini sudah ada 19 kasus penistaan agama. "Itu semua hanya karena persoalan yang sebenarnya tak patut dijadikan perbuatan kriminal," kata Bonar.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform, Anggara, mengatakan pasal karet dalam aturan penistaan agama kembali menunjukkan sisi multitafsir pada sebuah kasus hukum. Ia menilai vonis kepada Meiliana semakin membuktikan pasal tersebut kerap digunakan untuk menyerang kelompok minoritas.

Menurut dia, keberadaan pasal tersebut justru akan memperburuk iklim toleransi yang sudah dibangun masyarakat. “Seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat juga dijamin konstitusi, dijamin Undang-Undang Dasar 1945,” kata Anggara.

Baca: Terdakwa Penistaan Agama Di Tanjung Balai Divonis 1,5 Tahun Penjara






PBNU Ungkap Alasan Undang Organisasi Hindu Sayap Kanan India ke Forum R20

1 hari lalu

PBNU Ungkap Alasan Undang Organisasi Hindu Sayap Kanan India ke Forum R20

Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf mengatakan sedang dalam proses membangun dialog dengan pemerintah India dan organisasi Hindu RSS.


Berkas Sudah Tahap II, Roy Suryo Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba

1 hari lalu

Berkas Sudah Tahap II, Roy Suryo Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba

Roy Suryo ditahan 20 hari di Rutan Salemba setelah berkasnya selesai tahap II.


Berkas Kasus Roy Suryo Sudah P21, Hari Ini Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Ke Kejaksaan

1 hari lalu

Berkas Kasus Roy Suryo Sudah P21, Hari Ini Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Ke Kejaksaan

Kejaksaan Tinggi Jakarta menyatakan berkas kasus Roy Suryo sudah P21 atau lengkap. Hari ini tersangka dan barang bukti diserahkan ke Kejaksaan.


Ulama Mesir Syekh Yusuf Al Qaradawi Wafat, Pernah Berpesan kepada Nahdlatul Ulama

3 hari lalu

Ulama Mesir Syekh Yusuf Al Qaradawi Wafat, Pernah Berpesan kepada Nahdlatul Ulama

Syekh Yusuf Al Qaradawi, ulama dan cendekiawan Mesir itu wafat pada Senin, 26 September 2022. Ia pernah datang ke kantor PBNU, ini pesannya.


PBNU Sebut Perlu Komunikasi dengan Israel untuk Membantu Palestina

4 hari lalu

PBNU Sebut Perlu Komunikasi dengan Israel untuk Membantu Palestina

Ketua umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyebut pembicaraan dengan Israel perlu dilakukan untuk mempertanyakan nasib Palestina.


Top Metro: Pemerkosaan Remaja Putri oleh Empat Orang dan Anies Ketemu Ormas

9 hari lalu

Top Metro: Pemerkosaan Remaja Putri oleh Empat Orang dan Anies Ketemu Ormas

Polres Jakarta Utara melanjutkan proses hukum terhadap kasus dugaan pemerkosaan remaja putri oleh empat orang anak.


PBNU Temui Menteri Urusan Islam Arab Saudi, Berantas Terorisme dan Ekstrimisme di Dunia

13 hari lalu

PBNU Temui Menteri Urusan Islam Arab Saudi, Berantas Terorisme dan Ekstrimisme di Dunia

PBNU menjalin kerja sama untuk memberantas terorime dan ekstrimisme di dunia bersama Kerajaan Arab Saudi.


KPK Kembali Periksa Saksi Untuk Mardani H Maming Hari Ini

17 hari lalu

KPK Kembali Periksa Saksi Untuk Mardani H Maming Hari Ini

KPK kembali memeriksa saksi untuk tersangka kasus korupsi pengalihan IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Mardani H Maming.


Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

18 hari lalu

Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

PKB Jawa Timur akan memanggil Anang Ahmad Syaifuddin yang meletakkan jabatannya setelah viral video ia tak lancar saat melafalkan Pancasila.


PBNU Maklumi Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM

21 hari lalu

PBNU Maklumi Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM

PBNU memahami alasan pemerintah menaikkan harga BBM.