TEMPO.CO, Mataram - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah mencairkan Rp980 miliar untuk bantuan korban bencana gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan pencairan dana untuk tahun 2019 disiapkan dana awal Rp1 triliun.
Pencairan dana disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp530 miliar dan selebihnya melalui beberapa kementerian untuk keperluan sekolah, guru, dan instalasi air bersih. “BNPB juga sudah melakukan proses pencairan dana Rp 1,2 triliun untuk bantuan pembangunan rumah korban,” kata Sri Mulyani ketika bertemu karyawan Kementerian Keuangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram, Kamis petang, 23 Agustus 2018.
Baca:
Istana: Banyak Pejabat Berkunjung, Perhatian Gempa Lombok Besar ...
Gempa 5,1 Skala Richter Guncang Lombok
Bantuan tahap awal dialokasikan untuk 5 ribu rumah dan tahap kedua sedang dalam proses untuk membantu 5 ribu rumah lagi. Setiap rumah rusak berat diberi bantuan Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta.
Menurut Menteri, sebanyak 23 ribu rumah penduduk rusak. Tetapi setelah terjadi dua kali gempa susulan yang besar kekuatannya, diperkirakan akan semakin banyak jumlah rumah yang rusak. “Saya yakin jumlahnya meningkat.”
Baca: Korban Gempa Lombok Kesulitan Dapat Terpal ...
Sebelumnya Menteri berkunjung ke Desa Jeringo Kabupaten Lombok Barat. Ia memberikan bantuan Rp1 miliar karena selama ini dikabarkan belum menerima bantuan. “Dibutuhkan sementara tempat yang layak terutama untuk anak-anak yang ingin sekolah lagi,” ujarnya.
Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Taukhid mengatakan 100 karyawan di lingkungannya yang rumahnya rusak akibat gempa Lombok baru mendapat dana bantuan Rp100 juta. ''Sangat minim,'' ujarnya.
Simak: BNPB Sebut Tiga Orang Tewas di Gempa Lombok
Karyawan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Denpasar Zulkifli meminta bantuan kepada Menteri. “Mohon bantuannya agar kami bisa tenang bekerja meninggalkan keluarga di Lombok.” Sri Mulyani berharap mereka tabah dan tetap komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat.