BNPB Sebut Tiga Orang Tewas di Gempa Lombok

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi kerusakan Puskesmas Sembalun Selong akibat gempa yang mengguncang Lombok Timur, NTB, Ahad, 29 Juli 2018. Rifqi/Social Media via REUTERS

    Kondisi kerusakan Puskesmas Sembalun Selong akibat gempa yang mengguncang Lombok Timur, NTB, Ahad, 29 Juli 2018. Rifqi/Social Media via REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut tiga orang tewas dan puluhan rumah rusak akibat gempa di wilayah Lombok, Bali, dan Sumbawa sejak pagi tadi. Sebelumnya, gempa berkekuatan 6,4 SR tersebut telah mengguncang ketiga wilayah pada sekitar pukul 05.47 WIB. Selang tak berapa lama, 43 gempa susulan terjadi hingga pukul 08.09 WIB.

    Baca: Gempa Bali dan Gempa Lombok, BMKG Imbau Warga Tak Terpengaruh Hoax

    “Tiga orang meninggal dunia, 12 orang luka-luka, dan bangunan rusak. Hingga kini kami masih melakukan pendataan,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho melalui keterangan tertulis, Ahad, 29 Juli 2018.

    Sutopo menjelaskan, BPBD bersama TNI, Polri, Basarnas, SKPD, PMI, Tagana, relawan dan lainnya masih melakukan penanganan darurat. Untuk sementara pendakian Gunung Rinjani ditutup karena ada indikasi longsor berupa debu disekitar gunung. Dampak gempa, kebutuhan dan penanganan darurat masih terus dilakukan. "Kami fokus mengevakuasi, memberi pertolongan kepada korban. Beberapa sudah dibawa dan sedang dirawat di Puskesmas," kata Sutopo.

    Simak juga: Gempa Lombok, Banyak Pendaki Gunung Rinjani Diduga Menjadi Korban

    Gempa tersebut dirasakan di daerah Lombok Utara, Lombok Timur, Mataram, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, Denpasar, Kuta, Nusa Dua, Karangasem, Singaraja, Gianyar dan beberapa wilayah di Bali. Sementara itu, BMKG mengimbau agar masyarakat tetap tenang. BMKG menjamin gempa yang terjadi saat ini tidak berpotensi tsunami.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.