KPK Lantik Deputi PIPM dan Direktur Pengawas Internal

Ketua KPK Agus Rahardjo, memimpin upacara pelantikan pengambilan sumpah jabatan Deputi Penindakan dan Direktur Penuntutan KPK, di gedung KPK, Jakarta, 6 April 2018. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik Deputi Bidang Pengawasan Intenal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) Herry Muryanto dan Direktur Pengawasan Internal Subroto.

Pelantikan dipimpin langsung Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu, 1 Agustus 2018. "KPK mengisi dua jabatan struktural itu dengan melantik keduanya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya.

Baca: Luhut Ajak KPK Telisik Pajak Perusahaan di Sekitar Sungai Citarum

Febri mengatakan Herry bergabung di KPK sejak 2006 sebagai penyelidik madya. Sebelum dilantik menjadi Deputi PIPM, Herry menjabat Direktur Penyelidikan KPK. "Setelah 10 tahun bergabung di KPK, Herry melepaskan status kepegawaian BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan menjadi pegawai tetap di KPK," kata Febri.

Sedangkan, Subroto adalah kandidat dari sumber pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) dari BPKP. Menurut Febri, keduanya telah melalui proses seleksi administrasi dan potensi-asesmen. "Hingga terakhir proses wawancara dan tes kesehatan pada Juni 2018," kata dia.

Baca: Setahun Cuitan Jokowi soal Novel Baswedan, Ini Harapan KPK

Febri mengatakan jabatan Deputi PIPM dan Direktur PI sempat kosong beberapa lama. Ia mengatakan jabatan Direktur PI kosong sejak ditinggalkan pejabat sebelumnya, yaitu Buntoro sejak 1 Januari 2013. Untuk mengisi kekosongan tersebut, KPK pernah melakukan 4 kegiatan perekrutan, yaitu pada 2013, 2015, 2016 dan 2017 melalui mekanisme alih tugas dan sumber PNYD.

Demikian juga untuk jabatan Deputi PIPM yang kosong sejak 9 Februari 2017, KPK pernah melakukan 2 kali kegiatan perekrutan pada 2017 dan 2018 melalui mekanisme yang sama.

Baca: KPK Bantu Polda Metro Jaya untuk Tangani Kasus Korupsi Ini



KPK



KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

1 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

2 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

17 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

1 hari lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan