Luhut Ajak KPK Telisik Pajak Perusahaan di Sekitar Sungai Citarum

Prajurit TNI membersihkan sampah saat revitalisasi sungai Citarum Lama di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 5 Februari 2018. Kegiatan tersebut merupakan program pembersihan secara masif mulai dari hulu hingga hilir sungai Citarum. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, akan meminta Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) membantu menyelesaikan masalah limbah Sungai Citarum. “Kami mau ajak pada pertemuan yang akan datang,” kata dia setelah bertemu pemilik perusahaan di sepanjang DAS Citarum, di Bandung, Rabu, 1 Agustus 2018.

Baca juga: Ridwan Kamil Sebut Aher Gagal Tangani Masalah Sungai Citarum

Luhut mengatakan, KPK bisa diminta masuk lewat kasus pajak. “Bisa saja, karena ada yang menghindar dari pajak,” kata dia.

Luhut tidak merinci kasus tersebut. Pintu masuk kasus pajak tersebut dinilainya yang paling cepat dan bisa dimasuki oleh KPK. “Pajak yang paling cepat saya kira,” kata dia.

Luhut mengatakan, inisiasi mengajak KPK sudah dimulai oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan selaku, Komandan Satgas Citarum Harum. “Pak gubernur juga sudah menginisiasi untuk itu,” kata dia.

Sebelumnya Iriawan mengatakan, sengaja meminta KPK menjajaki kemungkinan agar lembaga antirasuah itu ikut membantu menangani masalah Sungai Citarum. “Masalah limbah Citarum ini menjadi perhatian nasional dan internasional. Saya minta tadi bagaimana agar bisa menerapkan pasal-pasal yang ada pada (tindak pidana) korupsi pada para pelaku pengusaha yang ada di sekitar Citarum, yang membuang limbah,” kata dia di Bandung, Kamis, 5 Juli 2018.

Baca juga: Luhut Pandjaitan: Jangan Campuradukkan Soal Citarum dan Politik

Iriawan mengatakan, sudah meminta KPK agar mengkaji kemungkinan lembaga itu bisa turut campur menangani permasalahan Sungai Citarum, diantaranya dari sisi penegakan hukum. “Lagi dikaji. Biar nanti jera oleh KPK dilakukan penyidikan, sehingga mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pemutusan perkara biar domain KPK dengan perangkatnya,” kata dia.

Menurut Iriawan, KPK punya celah dalam menangani perkara limbah Sungai Citarum dengan menggunakan pasal-pasal Tindak Pidana Korupsi. “Seperti dalam izin, katanya itu ditentukan bahwa buang limbah harus dengan PH (derajat keasaman) sekian, berarti kalau lebih sudah merugikan negara pencemaran itu,” kata dia.






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

6 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

12 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

13 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

15 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

15 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


Luhut Periksa Lokasi KTT G20 di Bali: Sudah Paten

18 jam lalu

Luhut Periksa Lokasi KTT G20 di Bali: Sudah Paten

Menurut Luhut, sejauh ini sudah banyak kemajuan untuk persiapan gelaran KTT G20 Indonesia, seperti infrastruktur dan aspek pendukung lainnya.


Luhut Perintahkan Sekolah dan Perkantoran di Bali Terapkan WFH Selama KTT G20

18 jam lalu

Luhut Perintahkan Sekolah dan Perkantoran di Bali Terapkan WFH Selama KTT G20

Luhut mengatakan perlu kebijakan sekolah daring dan work from home saat G20 berlangsung pada November mendatang di Bali.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022