Kedatangan Jokowi di Yogya Disambut Sri Sultan Hamengkubuwono X

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi berbincang dengan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Airin Rachmi Diany saat silaturahmi bersama sejumlah wali kota di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 23 Juli 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi berbincang dengan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Airin Rachmi Diany saat silaturahmi bersama sejumlah wali kota di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 23 Juli 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta. Jokowi berangkat dari Pangkalan TNI Angakatan Udara Halim Perdanakusuma dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

    Baca juga: Kata Zulkifli Hasan Soal Pertemuan Selasa Pagi dengan Jokowi

    Tiba di Pangkalan TNI AU Adisutjipto, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Jokowi disambut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

    Dari Pangkalan TNI AU Adi Sutjipto, Presiden dan rombongan menuju Gedung Graha Pradipta, Jogja Expo Center (JEC), Kabupaten Bantul, untuk menghadiri acara "Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta".a

    Baca: Gatot Nurmantyo Mengaku Tulus Menyayangi Jokowi

    "Sore hari, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta rombongan akan langsung kembali ke Jakarta melalui Pangkalan TNI AU Adisutjipto, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, dalam siaran tertulisnya, Rabu, 25 Juli 2018.

    Dalam kunjungannya ini, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono, dan Staf Khusus Presiden Siti Ruhaini Dzuhayatin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.