Tak Akan Lagi di Legislatif, Fahri Hamzah: Saya Tetap Akan Ribut

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjawab pertanyaan media sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018. Fahri melaporkan Presiden PKS Sohibul Iman atas dugaan pencemaran nama baik. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjawab pertanyaan media sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018. Fahri melaporkan Presiden PKS Sohibul Iman atas dugaan pencemaran nama baik. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan tak akan mencalonkan diri sebagai anggota legistlatif pada Pemilu 2019. "Saya tidak lagi akan berada di legislatif, tetapi saya akan tetap ribut demi membela kepentingan rakyat," kata Fahri di Ambon, Rabu sore 18 Juli 2018.

    Baca juga: Nama Fahri Hamzah Tak Tercantum dalam Daftar Caleg PKS

    Fahri Hamzah mengatakan banyak partai politik yang menawarinya bergabung, setelah ia berseteru dan tak lagi diakui sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.

    "Saya memang belum membuat keputusan (soal bergabung ke parpol apa). Tapi di DPR itu ada dua kelompok besar. Yang satu ribut soal yang tidak jelas, yang satunya lagi dagang sapi," kata Fahri dalam Diskusi Kebangsaan dengan tema Mendorong Kontribusi Daerah, Wujudkan Indonesia Bersatu Dalam Kebhinekaan.

    Lahir di Utan, Sumbawa, NTB. 10 November 1971, Fahri mengatakan berada di legislatif selama 17 tahun membuat dirinya malas untuk kembali berjuang di lembaga tinggi negara itu. Ia melihat dua hal besar yang berlangsung terus menerus yang tidak produktif maupun efektif bagi kesejahteraan rakyat.

    Baca juga: Fahri Hamzah: Saya Tidak Nyaleg, Tapi Tetap di PKS

    Ia lalu merujuk harapan masyarakat Maluku yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua dan Ketua Komisi A DPRD Maluku Melkias Frans tentang minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat di Maluku.

    Macetnya pembahasan RUU Provinsi Kepulauan dan status Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, kata Fahri, disebabkan kemacetan di pemerintah pusat, tetapi juga akibat tidak efektifnya keberadaan wakil rakyat asal provinsi ini.

    "Saya sendiri baru dengar masalah-masalah Maluku itu di ruangan ini dari bapak Wagub dan Melkias Frans, di DPR RI saya tidak pernah mendengarnya," katanya, lagi-lagi hadirin yang kebanyakan kaula muda bertepuk tangan dan tertawa.

    Ia pun berjanji akan memfasilitasi pejabat pemerintah dan DPRD Maluku untuk bertemu di Jakarta dan secara bersama mengingatkan pemerintah pusat.

    Baca juga: Fahri Hamzah Tolak Anies Baswedan Jadi Capres di 2019, Kenapa?

    Fahri Hamzah mengakui dirinya siap berada di posisi masyarakat sipil maupun eksekutif.

    Sebagai masyarakat sipil, dia akan terus ribut memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebaliknya bila di eksekutif, suami dari Farida Briani ini akan lebih banyak diam dan melakukan tugas untuk menyejahterakan rakyat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.