Jumat, 14 Desember 2018

Jusuf Kalla akan Bersaksi dalam Sidang PK Suryadharma Ali

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suryadharma Ali berkoordinasi dengan kuasa hukumnya di sela persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 11 Januari 2016. Suryadharma Ali diharuskan membayar denda sebesar Rp 300 juta subsideir 3 bulan kurungan. Tak hanya itu, Suryadharma juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,8 miliar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Suryadharma Ali berkoordinasi dengan kuasa hukumnya di sela persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 11 Januari 2016. Suryadharma Ali diharuskan membayar denda sebesar Rp 300 juta subsideir 3 bulan kurungan. Tak hanya itu, Suryadharma juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,8 miliar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menjadi saksi dalam persidangan Peninjauan Kembali (PK) mantan Menteri Agama Suryadharma Ali hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    "Iya benar, pak JK akan hadir menjadi saksi," ujar penasehat hukum Suryadharma Ali, Rullyandi saat dihubungi Tempo pada Rabu, 11 Juli 2018.

    Baca: Sidang PK, Suryadharma Ali Ajukan Barang Bukti Baru Ini

    Suryadharma mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap putusan yang memvonisnya 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta atas keterlibatannya dalam kasus korupsi dana haji. Di tingkat banding, majelis hakim justru memperberat hukumannya menjadi 10 tahun penjara, denda Rp 300 juta, dan mencabut hak politiknya selama lima tahun setelah menjalani masa hukuman.

    Setelah divonis 10 tahun, Suryadharma mengaku tidak akan mengajukan kasasi. Namun lewat kuasa hukumnya, ia mengajukan PK ke Mahkamah Agung pada 4 Juni 2018.

    Baca: Suryadharma Ali Bantah Ajukan PK karena Artidjo Alkostar Pensiun

    Rullyandi mengatakan Suryadharma Ali mengajukan PK karena menilai putusan hakim Pengadilan Tinggi Jakarta janggal. Pihaknya telah menyiapkan bukti baru atau novum yang diajukan kliennya.

    Dalam persidangan sebelumnya, Rullyandi menyebutkan barang bukti tersebut diantaranya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25 PUU/XIV/Tahun 2016 tentang Perubahan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang kewenangan untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah saksi baik saksi fakta dan saksi ahli.

    Baca: Suryadharma Ali Ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sayap OPM Kelompok Egianus Kogoya Meneror Pekerjaan Trans Papua

    Salah satu sayap OPM yang dipimpin oleh Egianus Kogoya menyerang proyek Trans Papua yang menjadi program unggulan Jokowi.