Sidang PK, Suryadharma Ali Ajukan Barang Bukti Baru Ini

Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan atas dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 11 Januari 2016. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis selama 6 tahun penjara kepada Suryadharma Ali. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, hari ini menyerahkan bukti baru serta daftar saksi yang akan memberikan keterangan dalam sidang peninjauan kembali (PK) kasusnya.

"Ada bukti-bukti baru serta saksi yang akan kami hadirkan," kata pengacara Suryadharma Ali, Rullyandi, saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 2 Juli 2018.

Baca: Suryadharma Ali Bantah Ajukan PK karena Artidjo Alkostar Pensiun

Rullyandi mengatakan barang bukti baru tersebut antara lain putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25 PUU/XIV/Tahun 2016 tentang Perubahan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang kewenangan untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain menyiapkan bukti, Rullyandi mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli. Namun dia enggan menjelaskan lebih detail. "Nanti saja, saat sudah persidangan," katanya.

Baca: Suryadharma Ali Ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

Sidang PK Suryadharma akan dilanjutkan pada Rabu pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. "Sidang akan dilanjutkan minggu depan, dengan pemeriksaan saksi satu orang minggu depan," kata hakim ketua Franky Tambuwun.

Suryadharma Ali mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap putusan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi semula hanya menghukum ia dengan 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Di tingkat banding, majelis hakim justru memperberat hukumannya menjadi 10 tahun penjara, denda Rp 300 juta, dan mencabut hak politiknya selama lima tahun setelah menjalani masa hukuman.

Setelah divonis 10 tahun, Suryadharma Ali mengaku tidak akan mengajukan kasasi. Namun, lewat kuasa hukumnya, dia mengajukan PK ke Mahkamah Agung pada 4 Juni 2018. Rullyandi mengatakan Suryadharma Ali mengajukan PK karena menilai putusan hakim Pengadilan Tinggi Jakarta janggal.






5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

19 hari lalu

5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

Eks Jaksa Pinangki, Patrialis Akbar, Zumi Zola, Suryadharma Ali, Ratu Atut napi korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat. Ini profilnya.


Para Koruptor Ini Bebas Bersyarat secara Bersamaan

20 hari lalu

Para Koruptor Ini Bebas Bersyarat secara Bersamaan

Para koruptor itu bekas jaksa, kepala daerah, juga menteri


Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

23 hari lalu

Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

Zumi Zola, Patrialis dan Suryadharma Ali mendekam di penjara khusus koruptor dengan vonis yang beragam.


Apa itu Peninjauan Kembali atau PK dalam Sistem Peradilan di Indonesia?

32 hari lalu

Apa itu Peninjauan Kembali atau PK dalam Sistem Peradilan di Indonesia?

Peninjauan kembali atau PK didefinisikan sebagai upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia


Polri Segera Bentuk Komisi Banding Kode Etik untuk Sidang PK Brotoseno

29 Juni 2022

Polri Segera Bentuk Komisi Banding Kode Etik untuk Sidang PK Brotoseno

Polri segera membentuk Komisi Banding Kode Etik yang bakal melaksanakan sidang peninjauan kembali (PK) terhadap putusan kode etik AKBP Raden Brotoseno.


Mahkamah Agung Tolak PK Bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq

16 November 2021

Mahkamah Agung Tolak PK Bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq

Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) Luthfi Hasan Ishaaq yang dijatuhi vonis 18 tahun penjara.


Emir Moeis Ajukan PK di Kasus PLTU, KPK: Kami Harap Hakim Menolak

28 September 2021

Emir Moeis Ajukan PK di Kasus PLTU, KPK: Kami Harap Hakim Menolak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi peninjauan kembali (PK) yang diajukan Emir Moeis pada kasus PLTU Tarahan.


4 Fakta Lika-liku Pulau Reklamasi di Pemerintahan Anies Baswedan

5 September 2021

4 Fakta Lika-liku Pulau Reklamasi di Pemerintahan Anies Baswedan

Isu pulau reklamasi di Teluk Jakarta mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali yang dimohonkan pengembang reklamasi pulau H.


Mahkamah Agung Tolak PK Frederich Yunadi dalam Perkara E-KTP

2 September 2021

Mahkamah Agung Tolak PK Frederich Yunadi dalam Perkara E-KTP

Frederich Yunadi yang merupakan pengacara Setya Novanto dalam perkara E-KTP tetap harus menjalani hukuman 7 tahun 6 bulan penjara.


Kasus Dosen Unsyiah, Guru Besar Unpad: Hakim Tak Berpihak Kebebasan Akademik

1 September 2021

Kasus Dosen Unsyiah, Guru Besar Unpad: Hakim Tak Berpihak Kebebasan Akademik

Guru besar Unpad menilai putusan bersalah terhadap Dosen Unsyiah, Saiful Mahdi, menunjukkan hakim-hakim tidak berpihak pada kebebasan akademik