JK: Dukungan TGB Menambah Dukungan ke Jokowi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wapres Jusuf Kalla, Mendes PDTT, Menteri Kesehatan dan rombongan mengadiri rembuk desa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 5 Juli 2018.

    Wapres Jusuf Kalla, Mendes PDTT, Menteri Kesehatan dan rombongan mengadiri rembuk desa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 5 Juli 2018.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyatakan dukungan Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi kepada Presiden Joko Widodo di pemilihan presiden (Pilpres) 2019 berdampak baik bagi calon inkumben itu. "Menambah dukungan artinya," katanya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.

    Zainul Majdi sebelumnya menegaskan mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Mantan Gubernur NTB itu mengatakan Jokowi pantas dan layak untuk melanjutkan dua periode kepemimpinannya. TGB menyebut hal itu untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan.

    Baca: JK: Jokowi Kandidat Terbaik Capres 2019

    TGB mengatakan dukungannya murni didasari kinerja pemerintahan Jokowi selama empat tahun belakangan. Dia membantah ada deal politik yang membuat dia menyatakan dukungan kepada Jokowi.

    Dia menilai, Jokowi memiliki perhatian khusus bagi wilayah Indonesia timur, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak sebatas mempertimbangkan benefit bagi ekonomi nasional. "Pendekatan Pak Jokowi di Indonesia timur bukan hanya bicara kalkulasi ekonomi, atau benefit bagi ekonomis nasional, tetapi juga membangun kebersamaan," ujarnya.

    Baca: Jusuf Kalla Ingin Anies Baswedan Fokus Ngurus DKI Jakarta

    TGB sendiri dikenal sebagai politikus Partai Demokrat. Hingga saat ini partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono itu belum memutuskan mendukung Pilpres 2019 atau tidak.

    Jusuf Kalla mengatakan langkah TGB mendukung calon presiden yang dari partai yang tak berkoalisi itu wajar dalam politik. "Politik itu kan bisa berubah-ubah, yang tidak berubah kepentingan," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.