TGB Zainul Majdi Dianggap Berpeluang Jadi Cawapres Jokowi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TGB (kedua dari kiri) menjadi pembicara utama di Konferensi PPI ke-9.

    TGB (kedua dari kiri) menjadi pembicara utama di Konferensi PPI ke-9.

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan peluang TGB Zainul Majdi untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo masih terbuka. Sebab, Gubernur Nusa Tenggara Barat itu sudah menyatakan mendukung inkumben.

    "Beliau kemarin sudah memutuskan meng-endorse Jokowi, itu berarti peluang dia sebagai cawapres dari kubu Jokowi," kata Djayadi di kantornya, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.

    Baca: TGB Zainul Majdi Sampaikan Alasannya Dukung Jokowi Dua Periode

    Zainul Majdi dinilai berpeluang karena latar belakangnya. Selain merupakan gubernur berpengalaman, dia dikenal sebagai tokoh Islam yang cukup disegani.

    Namun Djayadi menyoroti beberapa hambatan. TGB merupakan tokoh Partai Demokrat. "Pertanyaannya, apakah orang Partai Demokrat ini akan diterima partai lain, karena bisa saja dia dianggap mewakili partai, walaupun, misalnya, dia keluar dari Demokrat," ujarnya.

    Jika dilihat dari latar belakangnya dalam hal keislaman, TGB punya beberapa saingan. Nama Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, dan Romahurmuziy juga sangat dekat dengan kalangan Islam.

    Baca: TGB Dukung Jokowi, Idrus Marham: Dia Rasional dan Realistis

    Peran TGB dalam menaikkan elektabilitas Jokowi di pilpres juga belum terlihat lantaran selama ini keduanya dianggap berseberangan. Partai Demokrat pun belum tentu berpihak pada kubu Jokowi. Sebab, menurut Djayadi, dia bukan tokoh sentral dalam partai. "Kalau Agus Harimurti Yudhoyono bisa pindah, mungkin bisa karena dia mulai dianggap mewakili Demokrat setelah SBY," ujar Djayadi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.