Soal JK - AHY, Demokrat: Terobosan agar Pilpres 2014 Tak Terulang

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Poster JK-AHY Coming Soon beredar di dunia maya. Demokrat mewacanakan pasangan Jusuf Kalla dan AHY untuk Pilpres 2019. Foto: Twitter Imelda Sari

    Poster JK-AHY Coming Soon beredar di dunia maya. Demokrat mewacanakan pasangan Jusuf Kalla dan AHY untuk Pilpres 2019. Foto: Twitter Imelda Sari

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat mengatakan adanya koalisi alternatif yang memasangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Agus Harimurti Yudhoyono (JK-AHY) dapat menjadi terobosan agar pilpres 2014 tidak terulang.

    "Koalisi alternatif terobosan dari politik yang terbangun terpola sejak 2014. Koalisi kerakyatan harus dibangun untuk membuat terobosan politik yang baik dan benar," kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari di Jakarta pada Selasa, 3 Juli 2018.

    Baca: JK: Dukung Pak Jokowi, Kalau Ibu Puan Mau Kita Dukung Juga

    Wacana JK-AHY dimunculkan Partai Demokrat sebagai koalisi alternatif di pilpres 2019. Usulan itu berasal dari suara bawah partai. Dalam pesta demokrasi yang akan digelar tahun depan itu, Demokrat belum memang memutuskan arah dukungannya. Namun partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini kerap memunculkan wacana poros ketiga.

    Menurut Imelda, Jusuf Kalla dan AHY akan saling melengkapi. JK merupakan figur yang saling mendukung dengan Ketua Umum Partai Demokrat SBY pada 2003-2004 dan bersama dalam proses rekonsiliasi konflik.

    Baca: Kata Presiden PKS Soal Wacana JK - AHY di Pilpres 2019

    Sementara AHY merupakan figur muda dengan pengetahuan militer dan administrasi yang dapat mendukung ekonomi kreatif. Apalagi 40 persen masyarakat di Indonesia merupakan generasi milenial.

    Imelda mengatakan usulan pasangan ini belum resmi karena bergantung pada keputusan majelis Partai Demokrat. Menurut dia, keputusan tersebut akan disampaikan menjelang pemenuhan persyaratan pilpres awal Agustus 2018 dengan melihat koalisi inkumben dan oposisi.

    Dalam koalisi, kata Imelda, SBY menekankan pentingnya membangun visi dan misi bersama serta sikap saling percaya tanpa harus mengunci dan membatasi pergerakan partai. Demokrat juga menilai politik sangat cair sehingga sebaiknya memberikan peluang dari calon alternatif.

    Baca: Bahas JK - AHY, Jusuf Kalla Bertemu Airlangga Hartarto


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.