Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua Umum PPP Sebut Duet JK - AHY Tak Punya Prospek di 2019

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Ani Yudhoyono dan Agus Yudhoyono berfoto bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan istrinya Mufidah Kalla yang mengunjungi kediaman mereka di Kuningan, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018. Jusuf Kalla mengaku tak membahas politik seperti pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden dalam kunjungan tersebut. TEMPO/Vindry Florentin
Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Ani Yudhoyono dan Agus Yudhoyono berfoto bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan istrinya Mufidah Kalla yang mengunjungi kediaman mereka di Kuningan, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018. Jusuf Kalla mengaku tak membahas politik seperti pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden dalam kunjungan tersebut. TEMPO/Vindry Florentin
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mempertanyakan partai koalisi yang akan mendukung Partai Demokrat untuk menduetkan Jusuf Kalla (JK) dan Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Kalau kita bicara calon, tentu kita bicara siapa koalisinya," ujar Romi saat ditemui di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Selasa 3 Juli 2018.

Baca: Soal JK - AHY, PDIP: Semoga Golkar Imun terhadap Virus Demokrat

Menurut Romi, jika melihat partai di luar poros Jokowi dan Prabowo hanya ada Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai kebangkitan Bangsa, yang masih memiliki kemungkinan untuk membentuk poros baru.

Romi berujar hingga saat ini, dia belum melihat ada signal dari PAN dan PKB untuk bergabung dengan Partai Demokrat dalam mengusung JK - AHY. "Sejauh ini saya melihat belum ada sinyal dari PAN, PKB ingin bergabung dengan Demokrat," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Opsi pencalonan JK - AHY ini muncul setelah Partai Demokrat berencana membentuk koalisi kerakyatan pada pemilihan presiden 2019. Isu itu semakin menguat setelah ada pertemuan antara Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman SBY, Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin malam, 25 Juni 2018.

Baca: Bertemu Airlangga Hartarto, Jusuf Kalla Akan Beri Nasihat

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan SBY dan JK membuka peluang terbentuknya koalisi alternatif dalam pilpres 2019. “Kemungkinan itu terbuka. Pertemuan silaturahmi Lebaran semalam tentu diharapkan berpeluang juga membentuk koalisi alternatif antara Golkar dan Demokrat untuk pilpres 2019 mendatang,” ujarnya melalui pesan pendek, Selasa, 26 Juni lalu.

Selain itu, kata Romi, dari komunikasinya dengan JK hingga saat ini belum ada terlihat keinginan JK untuk maju dalam Pilpers. "Jadi saya nilai wacana Demokrat tersebut tidak ada prospek di 2019," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

4 hari lalu

Logo PPP
Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

DPP PPP bakal menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) sebelum Pilkada untuk menyiapkan pelaksanaan Muktamar


DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

4 hari lalu

Ketua Umum PPP Mardiono menyampaikan duka cita dan kenangannya atas meninggalnya Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz di rumah duka, Matraman, Jakarta Timur, Rabu, 24 Juli 2024. TEMPO/Mhd Rio Alpin Pulungan
DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

Pimpinan majelis DPP PPP mendesak Mardiono segera mempersiapkan muktamar PPP pada November ini.


Pro-Kontra Berbagai Tokoh Soal Penerapan Ujian Nasional yang Dikabarkan akan Diterapkan Lagi

4 hari lalu

Murid kelas 6 SDN Dayeuhkolot VII, mengerjakan soal try out Ujian Nasional SD di gedung PGRI di komplek Yon Zipur Dayeuhkolot, karena sekolahnya kebanjiran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat 12 April 2016. TEMPO/Prima Mulia
Pro-Kontra Berbagai Tokoh Soal Penerapan Ujian Nasional yang Dikabarkan akan Diterapkan Lagi

Ujian Nasional (UN) bagi siswa sekolah dasar dan menengah dikabarkan bakal diterapkan kembali. Ini pendapat tokoh yang pro dan kontra.


Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

5 hari lalu

Muhammad Romahurmuziy pernah terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama pada 2019. Pria yang akrab disapa Romy itu bebas pada 2020 setelah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun. Setelah bebas, ia kembali masuk jajaran partai setelah PPP mendapuknya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai. ANTARA
Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

Pimpinan majelis Dewan PPP mendesak Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk menggelar muktamar awal tahun


Rano Karno Ingin Sambangi JK untuk Bahas Kelanjutan Pembangunan Museum Rasulullah

8 hari lalu

Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno atau Bang Dul (tengah) ditemani Once Mekel (kiri) melakukan kegiatan kampanye dengan warga Cipete Utara, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Oktober 2024. Ditemani Anggota DPR fraksi PDIP Once Mekel, Bang Dul menarik aspirasi dari masyarakat melalui secarik kertas bertuliskan Jaring Asmara (Aspirasi Masyarakat Jakarta). TEMPO/Ilham Balindra
Rano Karno Ingin Sambangi JK untuk Bahas Kelanjutan Pembangunan Museum Rasulullah

Rano Karno mengatakan Jusuf Kalla bisa menjadi perantara komunikasi antara Indonesia dan pihak Arab Saudi.


Jusuf Kalla soal Kabinet Prabowo yang Dikritik Gemuk: Sulit Koordinasinya, Tapi Kita Doakan

11 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jusuf Kalla soal Kabinet Prabowo yang Dikritik Gemuk: Sulit Koordinasinya, Tapi Kita Doakan

Jusuf Kalla turut menanggapi soal kabjnet Prsbowk yang dinilai gemuk.


Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

12 hari lalu

Kuasa hukum kader PPP, Abdul Hakim, mendaftarkan uji permohonan soal pembatasan periode masa jabatan DPR RI, MPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD menjadi dua periode ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Dinda Shabrina
Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

Menurut kuasa hukum kader PPP itu, periode masa jabatan anggota legislatif perlu dibatasi dan disamakan dengan eksekutif.


PPP Ungkap Peluang Jokowi jadi Juru Kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin

13 hari lalu

Presiden ketujuh RI Joko Widodo (kanan) bersama ibu Iriana Joko Widodo (kiri) menyapa warga seibanya di kediaman Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 20 Oktober 2024. Jokowi kembali ke Solo usai purna tugas sebagai presiden selama dua periode dan digantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA/Mohammad Ayudha
PPP Ungkap Peluang Jokowi jadi Juru Kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Punya pengaruh yang kuat di Solo, tim pemenangan Luthfi-Gus Yasin pertimbangkan Jokowi sebagai juru kampanye.


5 Fakta Tentang Dimyati Natakusumah Cawagub Banten yang Sebut Wanita Tak Perlu Diberi Beban Berat Menjadi Gubernur

17 hari lalu

Bacalon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Natakusumah saat  mendaftar di KPU Banten. TEMPO/ JONIANSYAH HARDJONO
5 Fakta Tentang Dimyati Natakusumah Cawagub Banten yang Sebut Wanita Tak Perlu Diberi Beban Berat Menjadi Gubernur

Calon Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah menyebut bahwa wanita sebaiknya tidak diberi beban berat seperti menjadi gubernur, serta berbagai fakta menarik terkait karier politiknya.


Komentar JK soal Calon Menteri Prabowo: Semua Keren-keren

19 hari lalu

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (tengah) bersama pimpinan MPR RI saat memberikan keterangan di Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024). ANTARA/Rio Feisal.
Komentar JK soal Calon Menteri Prabowo: Semua Keren-keren

JK mengingatkan bahwa koordinasi antarmenteri menjadi hal yang sangat penting karena mempertimbangkan besarnya Kabinet Prabowo-Gibran.