TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berharap Partai Golkar tak tergoda Partai Demokrat untuk membentuk poros ketiga. Hal ini terkait dengan menguatnya wacana pencalonan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (JK-AHY).
"Mudah-mudahan Golkar imun terhadap virus perpecahan yang dilempar Demokrat," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hendrawan Supratikno saat dihubungi Tempo pada Selasa, 3 Juli 2018.
Baca: JK - AHY Coming Soon, Jusuf Kalla: Kayak Film Aja
Menurut Hendrawan, Demokrat sedang berusaha memecah koalisi pendukung calon presiden inkumben Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan menarik Golkar ke poros ketiga bentukan Demokrat.
Kendati tak sering gembar-gembor di media, ujar Hendrawan, PDIP terus menjalin komunikasi dengan koalisi pendukung Jokowi. "Komunikasi jalan terus. Terpenting, kami membangun komitmen, saling percaya, dan mengutamakan kepentingan bersama," ujar Hendrawan.
Demokrat menyatakan serius ingin menyandingkan JK - AHY di pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Petinggi Partai Demokrat mulai mensosialisaikan duet JK-AHY sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2019. Salah satunya dilakukan oleh Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat Imelda Sari.
Imelda di akun Facebook dan status Whatsapp-nya memasang gambar kartun yang menyandingkan wajah Jusuf Kalla dan AHY. "JK - AHY will coming soon," tulisnya, Ahad, 1 Juli 2018.
Baca: JK - AHY Coming Soon, Politikus Demokrat: Itu Keinginan Kader
Kalla pun angkat bicara. Menurut Wakil Presiden Indonesia ini, kalimat 'JK-AHY coming soon' seperti pengumuman jadwal tayang film. "Kayak film aja," katanya sambil tertawa saat ditemui Tempo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2018.
Kalla menjelaskan hingga kini belum ada pembicaraan antara dia dan Partai Demokrat soal pemilihan presiden 2019 dan kans ia berpasangan dengan AHY. "Kami belum bicarakan,"
Selain itu, kata Kalla, jika Partai Demokrat serius ingin menggaetnya maka masih harus mengatasi aturan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Raihan suara Partai Demokrat yang hanya 10 persen, menurut Kalla, perlu mengajak dua partai lain bergabung.
DEWI NURITA I AHMAD FAIZ
