Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

image-gnews
Muhammad Romahurmuziy pernah terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama pada 2019. Pria yang akrab disapa Romy itu bebas pada 2020 setelah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun. Setelah bebas, ia kembali masuk jajaran partai setelah PPP mendapuknya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai. ANTARA
Muhammad Romahurmuziy pernah terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama pada 2019. Pria yang akrab disapa Romy itu bebas pada 2020 setelah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun. Setelah bebas, ia kembali masuk jajaran partai setelah PPP mendapuknya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan majelis Dewan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk menggelar muktamar awal tahun 2025.

Permintaan tersebut disampaikan lewat surat tertanggal 26 Oktober 2024 yang dilihat Tempo. Surat tersebut ditandatangani oleh lima pimpinan majelis DPP PPP, yakni Ketua Majelis Kehormatan, Zarkasih Nur; Ketua Majelis Syariah, Musthofa Aqil Siroj; Ketua Majelis Pakar, Prijono Tjiptoherijanto; Ketua Majelis Pertimbangan, Romahurmuziy; dan Wakil Ketua Majelis Syariah, Muhyiddin Ishaq. 

Prijono dan Romahurmuziy membenarkan surat tersebut dikirim kepada Mardiono pada 26 Oktober lalu. Namun, sampai saat ini keduanya belum mendapat tanggapan dari surat tersebut. Menurut Romi-panggilan akrab Romahurmuziy, surat itu adalah hasil beberapa rapat pimpinan majelis. Ia mengatakan surat tersbebut mengingatkan Plt. Ketum agar segera melakukan persiapan muktamar mulai November tahun ini karena periodisasi kepengurusan PPP pada 2020-2025. 

“Ada keperluan segera dilakukan konsolidasi nasional mengingat PPP tak lolos Senayan (DPR RI). Dan ini masa jabatan Plt sudah menyalahi etika organisasi karena masa jabatan Plt malah lebih lama daripada ketua umum definitif,” kata Romi kepada Tempo, 31 Oktober 2024. 

Tempo sudah mengirimkan permintaan konfirmasi kepada Muhamad Mardiono, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, dan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi. Namun, ketiganya belum membalas ketika berita ini ditulis. 

Dalam surat 26 Oktober tersebut, pimpinan majelis DPP PPP mendesak Mardiono agar segera mempersiapkan muktamar PPP tiga bulan sebelumnya atau pada November tahun ini. Sebab, sampai saat ini belum ada kabar resmi kapan muktamar PPP diselenggarakan. Padahal, hampir seluruh partai besar sudah menggelar muktamar, kongres, atau musyawarah nasional pada 2024. 

“Karenanya melalui surat ini, para Pimpinan Majelis mendesak untuk segera diadakannya Muktamar pada awal tahun 2025 yang akan datang,” bunyi surat tersebut. 

Pimpinan majelis mengingatkan, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, muktamar diselenggarakan dengan didahului pengiriman bahan ke Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang PPP tiga bulan sebelum penyelenggaraan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Mengingat saat ini sudah di penghujung bulan Oktober 2024, sekiranya 3 bulan dihitung sejak November 2024, maka semestinya Muktamar sudah bisa diadakan pada bulan Februari 2025,” bunyi isi surat. 

Pimpinan majelis mengatakan perlu mempercepat konsolidasi nasional agar hasil muktamar segera ditindaklanjuti oleh musyawarah wilayah, musyawarah cabang, musyawarah anak cabang, dan musyawarah ranting secara estafet dan tuntas pada tahun 2025. 

“Dengan demikian diharapkan PPP akan lebih awal menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2029 dengan target kembali lolos
ke DPR RI,” kata para pimpinan majelis. 

Selain mendorong persiapan muktamar, pimpinan majelis juga meminta klarifikasi Mardiono karena mendapat aduan banyak kader PPP dikenakan biaya atas pencalonannya di pilkada. Selain itu, majelis juga ingin meminta klarifikasi mengapa keputusan bergabungnya PPP ke pemerintahan Prabowo dilakukan tanpa mekanisme musyawarah kerja nasional. Apalagi keputusan bergabung hanya disampaikan lewat media. 

Lewat surat tersebut, para pimpinan majelis DPP PPP meminta pertemuan dengan Plt. Ketum Mardiono untuk membahas masalah tersebut. 

Pilihan Editor: Raffi Ahmad dan Gus Miftah Menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo, Apa Regulasi yang Mengaturnya?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

15 jam lalu

Logo PPP
Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

DPP PPP bakal menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) sebelum Pilkada untuk menyiapkan pelaksanaan Muktamar


DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

16 jam lalu

Ketua Umum PPP Mardiono menyampaikan duka cita dan kenangannya atas meninggalnya Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz di rumah duka, Matraman, Jakarta Timur, Rabu, 24 Juli 2024. TEMPO/Mhd Rio Alpin Pulungan
DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

Pimpinan majelis DPP PPP mendesak Mardiono segera mempersiapkan muktamar PPP pada November ini.


Raffi Ahmad dan Gus Miftah Menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo, Apa Regulasi yang Mengaturnya?

7 hari lalu

Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Plt Ketum PPP Mardiono usai menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Tempo/Annisa Febiola
Raffi Ahmad dan Gus Miftah Menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo, Apa Regulasi yang Mengaturnya?

Prabowo melantik tujuh tokoh Utusan Khusus Presiden, termasuk Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Bagaimana ketentuannya?


Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

9 hari lalu

Kuasa hukum kader PPP, Abdul Hakim, mendaftarkan uji permohonan soal pembatasan periode masa jabatan DPR RI, MPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD menjadi dua periode ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Dinda Shabrina
Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

Menurut kuasa hukum kader PPP itu, periode masa jabatan anggota legislatif perlu dibatasi dan disamakan dengan eksekutif.


PPP Ungkap Peluang Jokowi jadi Juru Kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin

9 hari lalu

Presiden ketujuh RI Joko Widodo (kanan) bersama ibu Iriana Joko Widodo (kiri) menyapa warga seibanya di kediaman Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 20 Oktober 2024. Jokowi kembali ke Solo usai purna tugas sebagai presiden selama dua periode dan digantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA/Mohammad Ayudha
PPP Ungkap Peluang Jokowi jadi Juru Kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Punya pengaruh yang kuat di Solo, tim pemenangan Luthfi-Gus Yasin pertimbangkan Jokowi sebagai juru kampanye.


5 Fakta Tentang Dimyati Natakusumah Cawagub Banten yang Sebut Wanita Tak Perlu Diberi Beban Berat Menjadi Gubernur

14 hari lalu

Bacalon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Natakusumah saat  mendaftar di KPU Banten. TEMPO/ JONIANSYAH HARDJONO
5 Fakta Tentang Dimyati Natakusumah Cawagub Banten yang Sebut Wanita Tak Perlu Diberi Beban Berat Menjadi Gubernur

Calon Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah menyebut bahwa wanita sebaiknya tidak diberi beban berat seperti menjadi gubernur, serta berbagai fakta menarik terkait karier politiknya.


Caleg PDIP untuk DPRD Bangka Belitung Imam Wahyudi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan KDRT

39 hari lalu

Caleg PDIP terpilih untuk DPRD Bangka Belitung Ustad Imam Wahyudi dilaporkan ke polisi terkait KDRT dan selingkuh. Dok.Istimewa
Caleg PDIP untuk DPRD Bangka Belitung Imam Wahyudi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan KDRT

Caleg PDIP untuk DPRD Bangka Belitung menjalani pemeriksaan di Polres Pangkal Pinang sehari sebelum pelantikannya.


Dugaan KDRT Caleg PDIP Terpilih di Babel Imam Wahyudi, Diduga Berselingkuh dengan Caleg DPRD

40 hari lalu

Caleg PDIP terpilih untuk DPRD Bangka Belitung Ustad Imam Wahyudi dilaporkan ke polisi terkait KDRT dan selingkuh. Dok.Istimewa
Dugaan KDRT Caleg PDIP Terpilih di Babel Imam Wahyudi, Diduga Berselingkuh dengan Caleg DPRD

Politikus PDIP tersebut diduga KDRT dan berselingkuh dengan seorang perempuan bernisial SA.


Kubu Pro dan Kontra Muktamar Luar Biasa NU Sama-sama Keras, Pengamat Minta Kiai Netral dan Dituakan Turun Tangan

41 hari lalu

Warga mengikuti pengajian dalam rangkaian Resepsi Puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di parkir timur Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 7 Februari 2023. Pengajian yang merupakan rangkaian Resepsi Puncak Satu Abad NU tersebut mengusung tema
Kubu Pro dan Kontra Muktamar Luar Biasa NU Sama-sama Keras, Pengamat Minta Kiai Netral dan Dituakan Turun Tangan

Menurut salah satu inisiator, pelaksanaan Muktamar Luar Biasa NU dijadwalkan digelar akhir tahun ini.


Muktamar Luar Biasa NU Disebut Tidak Berkaitan dengan Konflik PKB-PBNU

41 hari lalu

Bendera Nahdlatul Ulama (NU). Nu.or.id
Muktamar Luar Biasa NU Disebut Tidak Berkaitan dengan Konflik PKB-PBNU

Sejumlah pihak menggagas muktamar luar bisa Nahdlatul Ulama. Disebut tidak terkait konflik PKB-PBNU