Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Amien Rais: Perlu Jihad Kolektif Bangsa Mewujudkan Keadilan

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memberi sambutan dalam acara peringatan 20 tahun reformasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 21 Mei 2018. Amien yang juga merupakan salah satu tokoh reformasi didapuk sebagai pembicara dalam acara peringatan 20 tahun reformasi. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memberi sambutan dalam acara peringatan 20 tahun reformasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 21 Mei 2018. Amien yang juga merupakan salah satu tokoh reformasi didapuk sebagai pembicara dalam acara peringatan 20 tahun reformasi. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Amien Rais mengemukakan bahwa setiap pemimpin, baik tingkat pusat maupun daerah, harus memiliki komitmen kuat untuk menyiapkan masyarakat memasuki kompetisi dengan bangsa lain dalam berbagai bidang kehidupan.

"Harus memiliki komitmen sungguh-sungguh dalam menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu bersaing dengan bangsa lainnya," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Magelang, Minggu, 1 Juli 2018.

Simak: Amien Rais: Praktik Demokrasi di Indonesia Masih Diskriminatif

Amien Rais, yang juga Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat periode 1999-2004 tersebut, mengatakan hal itu dalam Silaturahim Keluarga Besar Muhammadiyah di Lapangan Desa Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Ia mengatakan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan setiap bangsa di dunia, dituntut memiliki kesiapan untuk bersaing dengan bangsa lain.

Syarat utama agar suatu bangsa, termasuk Indonesia, mampu bersaing dengan bangsa lain, katanya, ketika sudah terwujud keadilan dalam kehidupan bangsa tersebut.

"Ketika keadilan mampu diwujudkan maka bangsa ini akan menjadi kuat. Kekuatan yang dimiliki menjadi modal dasar dan utama dalam menghadapi tantangan zaman," ujar dia.

Baca: Jokowi Masih Atur Waktu untuk Bertemu Amien Rais

Ketika sebuah bangsa memiliki masyarakat yang kuat, ujar dia, maka pendiriannya tidak akan mudah goyah serta mampu memiliki kemandirian dalam menentukan perjalanan kehidupan bangsanya sendiri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kekuatan yang dimiliki akan menjadikan bangsa ini kuat dan gagah dalam pergaulan internasional," kata dia.

Amien Rais mengemukakan, pentingnya keadilan dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang benar-benar dihadirkan dalam kehidupan suatu bangsa.

"Perjuangan mewujudkan keadilan perlu menjadi jihad kolektif seluruh elemen bangsa ini," katanya.

Bupati Magelang, Zaenal Arifin dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Bappeda dan Litbang Pemkab Magelang, Sugiyono menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan SKBM karena memperkuat jalinan silaturahim dan kebersamaan antarsesama masyarakat.

Pemkab Magelang, katanya, memiliki komitmen menjalin hubungan harmonis dan konstruktif dengan seluruh elemen masyarakat sebagai modal penting dalam meningkatkan daya saing daerah.

"Kebersamaan antara pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat, termasuk Muhammadiyah, merupakan modal penting dalam menjalankan pembangunan dalam rangka meningkatkan kemampuan daya saing daerah," katanya.

Pada acara yang dihadiri sekitar 10.000 orang itu, juga dilakukan peresmian Kantor Layanan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kecamatan Srumbung dan penandatanganan prasasti pembangunan beberapa gedung amal usaha Muhammadiyah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

3 hari lalu

Upacara peringatan Hari Guru di Gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jakarta Pusat pada Sabtu, 25 November 2023. TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti buka suara terkait jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apa katanya?


Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

3 hari lalu

Sisifus. Ilustrasi TEMPO/Imam Yunianto
Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

Program ini berupaya membangun 'Green Movement' dengan memperbanyak amal usaha Muhammadiyah untuk mulai memilah dan memilih sumber energi bersih di masing-masing bidang usaha.


PP Muhammadiyah Tekankan Jamaah soal Jaga Lingkungan Menjelang Ibadah Haji

4 hari lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam acara Launching Program 1000 Cahaya Majelis Lingkungan Hidup di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Defara
PP Muhammadiyah Tekankan Jamaah soal Jaga Lingkungan Menjelang Ibadah Haji

Ada tiga larangan di Al-Qur'an bagi jamaah saat melaksanakan ibadah haji.


Muhammadiyah Tegaskan Nikah Beda Agama Tidak Diperbolehkan

4 hari lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Defara
Muhammadiyah Tegaskan Nikah Beda Agama Tidak Diperbolehkan

Abdul Mu'ti mengimbau masyarakat mematuhi ketentuan dalam kompilasi hukum Islam bahwa nikah beda agama tak diperbolehkan.


Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

4 hari lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Defara
Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi soal jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.


Muhammadiyah Buka Suara soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

4 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara (Irup) memimpin Upacara Parade Senja di Lapangan Bela Negara, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2024. Upacara Parade Senja diselenggarakan dalam rangka Reuni sekaligus Silaturahmi, Halal Bihalal & Syukuran Abituren Akabri 1971-1975. Dok. Humas Setjen Kemhan
Muhammadiyah Buka Suara soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Abdul Mu'ti mengaku pihaknya akan mendegasikan kadernya dengan senang hati apabila Muhammadiyah diberi amanah oleh Prabowo.


Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

8 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghadiri acara Halalbihalal dan Silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senen, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?


Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

10 hari lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat


Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

11 hari lalu

Ilustrasi pendidikan di sekolah.
Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.


Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

11 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono.
Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?