Kementerian Agraria Tanggapi Surat AJI Soal Bagi-bagi Uang

Reporter

Trusted Media Summit yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Internews dan didukung oleh Google News Initiative, diadakan di Hotel Gran Melia, Jakarta, Sabtu 5 Mei 2018. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional  menanggapi surat terbuka yang dikirim oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ihwal dugaan pemberian uang kepada para jurnalis.

“Dalam pelaksanaan acara semalam, 29 Juni, memang dianggarkan uang akomodasi dan harian sesuai standar biaya umum (SBU) yang berlaku dalam anggaran Kementerian,” ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria Horison Mocodompis melalui keterangan tertulis, Sabtu, 30 Juni 2018.

Baca: Kronologi Wartawan Dilarang Meliput Kotak Kosong Pilkada Makassar

Sebelumnya, Kementerian Agraria memang menggelar halal bihalal di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, Jumat malam, 29 Juni 2018. Acara tersebut, kata Horison, dilaksanakan secara prosedural karena resmi dibiayai oleh DIPA dan harus dipertanggungjawabkan penggunaan anggarannya. “Agar dapat dipertanggungjawabkan, kami butuh surat tugas dan NPWP dari peserta yang hadir,” ucap Horison.

Menurut Horison pemberian uang transportasi dan harian tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap awak media, tanpa bermaksud menyuap meskipun dalam undangan halal bihalal  tercantum kalimat, “Dimohon para peserta untuk membawa Surat Tugas dan fotokopi NPWP.”

Ketua AJI Jakarta Asnil Bambani Amri pun merasa curiga karena awak media yang hadir diharuskan membawa fotokopi NPWP. “Saat dikonfirmasi ke Rizki, salah satu narahubung yang tercantum di surat itu, maksud permintaan Kementerian Agraria semakin jelas, yaitu mengarah pada dugaan praktik suap,” ujar Asnil dalam keterangan tertulis, Sabtu, 30 Juni 2018.

Simak: Redaktur Tempo Abdul Manan Terpilih sebagai Ketua AJI

Horison tak menampik memberikan uang harian dan transportasi. Namun, jika tidak berkenan menerima uang tersebut, maka surat tugas dan NPWP tidak perlukan. AJI pun melihat pemberian amplop tersebut tidak sejalan dengan penegakan prinsip etika yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dewan Pers dan melanggar Undang-undang Pers.

“Jika hal tersebut dianggap melanggar etik, maka mewakili humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, kami minta maaf kepada semua pihak,” kata Horison.



AJI



AJI Desak Polisi Usut Tuntas Peretasan Terhadap Narasi

1 hari lalu

AJI Desak Polisi Usut Tuntas Peretasan Terhadap Narasi

Aji mendesak agar kasus peretasan dan serangan terhadap media Narasi diusut tuntas untuk memberi efek jera kepada pelaku.


Narasi Laporkan Serangan Digital ke Mabes Polri, AJI: Semoga Tidak Mangkrak

1 hari lalu

Narasi Laporkan Serangan Digital ke Mabes Polri, AJI: Semoga Tidak Mangkrak

Tim hukum Narasi bersama LBH Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Safenet, telah melaporkan serangan digital ke Mabes Polri


Sanksi Demosi untuk Bharada Sadam karena Langgar Kebebasan Pers, AJI: Harusnya Sanksi Pidana

19 hari lalu

Sanksi Demosi untuk Bharada Sadam karena Langgar Kebebasan Pers, AJI: Harusnya Sanksi Pidana

Eks sopir dan ajudan Ferdy Sambo, Bharada Sadam dijatuhi sanksi etik karena melakukan pelanggaran terhadap kebebasan pers.


Jurnalis Tempo Nurhadi Kecewa JPU Baru Mengirim Kontra Memori Kasasi Setelah Didatangi

32 hari lalu

Jurnalis Tempo Nurhadi Kecewa JPU Baru Mengirim Kontra Memori Kasasi Setelah Didatangi

Jurnalis Tempo korban tindak kekerasan anggota polisi, Nurhadi, meminta penjelasan jaksa penuntut mengapa tak segera mengirim kontra memori kasasi.


AJI Jakarta dan LBH Pers Kawal Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi oleh Anggota Polri

37 hari lalu

AJI Jakarta dan LBH Pers Kawal Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi oleh Anggota Polri

Kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi oleh anggota Polri mendapat pengawalan dari AJI Jakarta dan LBH Pers. Kasus ini proses kasasi di Mahkamah Agung.


Kasus Penganiayaan Jurnalis Nurhadi, AJI Desak MA Perberat Hukuman 2 Polisi Pelaku

37 hari lalu

Kasus Penganiayaan Jurnalis Nurhadi, AJI Desak MA Perberat Hukuman 2 Polisi Pelaku

AJI mendesak Mahkamah Agung memperberat hukuman 2 anggota polisi penganiaya jurnalis Tempo, Nurhadi.


Koalisi Pembela LPM Lintas Laporkan Rektor IAIN Ambon dan Dirjen Pendis ke Ombudsman Soal Maladministrasi

53 hari lalu

Koalisi Pembela LPM Lintas Laporkan Rektor IAIN Ambon dan Dirjen Pendis ke Ombudsman Soal Maladministrasi

Koalisi Pembela LPM Lintas menilai Rektor IAIN Ambon dan Dirjen Pendis lakukan maladministrasi sehingga dilaporkan ke Ombudsman. Apa tuntutan lainnya


AJI Menolak Intervensi Pimpinan IAIN Ambon Soal Mencabut Penghargaan LPM Lintas

53 hari lalu

AJI Menolak Intervensi Pimpinan IAIN Ambon Soal Mencabut Penghargaan LPM Lintas

Pimpinan IAIN Ambon menganggap pers mahasiswa LPM Lintas tak pantas menerima penghargaan dari AJI Indonesia, kenapa?


Pimpinan IAIN Ambon Ingin AJI Cabut Penghargaan LPM Lintas, Dewan Juri: Keputusan Sudah Final

54 hari lalu

Pimpinan IAIN Ambon Ingin AJI Cabut Penghargaan LPM Lintas, Dewan Juri: Keputusan Sudah Final

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Ambon, Faqih Seknun tak setuju LPM Lintas mendapat penghargaan dari AJI Indonesia


Aliansi Jurnalis Independen Memberi Penghargaan untuk Pers Mahasiswa IAIN Ambon

55 hari lalu

Aliansi Jurnalis Independen Memberi Penghargaan untuk Pers Mahasiswa IAIN Ambon

Aliansi Jurnalis Independen memberi penghargaan untuk Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lintas IAIN Ambon