TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen atau AJI bakal melaksanakan Kongres XII di Palembang, Sumatera Selatan, pada 3-5 Mei 2024. Sebelum kongres, AJI menggelar Indonesia Fact Checking Summit atau IFCS pada 2 Mei dan Press Freedom Conference atau PFC pada 3 Mei.
IFCS merupakan forum nasional yang membahas tren gangguan informasi, artificial intelligence atau AI, dan ekosistem media selama pemilihan umum atau Pemilu 2024. Sementara itu, PFC merupakan forum pertemuan jaringan organisasi jurnalis di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, dan Timor Leste yang membahas kaitan antara krisis iklim, demokrasi, dan kebebasan pers. Kegiatan ini sekaligus untuk memperingati Hari Kebebasan pers Internasional yang tiap tahun diperingati pada 3 Mei.
Ketua Umum AJI Indonesia, Sasmito Madrim, menyebut dua kegiatan itu menjadi momentum awal bagi jurnalis di Indonesia dan regional untuk mempererat solidaritas di tengah ancaman internal dan eksternal di berbagai negara di Asia Tenggara. Dia mengatakan dalam lima tahun terakhir, jurnalis dan media independen kerap dihadapkan dengan disinformasi, perkembangan AI, polarisasi, dan krisis iklim. Situasi ini, kata Sasmito, sangat membutuhkan peran jurnalis dan media independen.
Selain itu, Sasmito menyebut serangan terhadap pers cukup masif, seperti melalui regulasi yang represif, aneka bentuk kekerasan, hingga penyensoran produk jurnalistik. “Sehingga AJI perlu mengambil peran untuk menyatukan kolaborasi dengan komunitas pers di regional dan masyarakat sipil agar kebebasan pers dapat dilindungi untuk menjaga demokrasi,” kata Sasmito dalam keterangan resmi, Rabu, 1 Mei 2024.
AJI mencatat ada 89 kasus serangan terhadap jurnalis dan media sepanjang 2023. Dari jumlah itu, hanya dua kasus yang pelakunya telah mendapat hukuman di pengadilan.
Tak hanya itu, aneka bentuk serangan seperti fisik, teror, digital, kriminalisasi dan kekerasan seksual juga telah menargetkan 83 individu jurnalis, 5 kelompok jurnalis, dan 15 media. Kekerasan tertinggi terjadi pada jurnalis dan media yang melaporkan tiga kelompok isu, yaitu akuntabilitas dan korupsi yakni sebanyak 33 kasus; isu-isu sosial dan kriminalitas sebanyak 25 kasus, serta isu lingkungan dan konflik agraria mencapai 14 kasus.
Laporan AJI juga menunjukkan, sebagian besar kasus kekerasan tersebut pelakunya adalah aktor negara sebanyak 36 kasus, aktor non-negara 29 kasus, dan tidak teridentifikasi 24 kasus. Selain itu, terdapat lima narasumber yang menjadi target kriminalisasi menggunakan UU ITE, KUHP dan gugatan perdata.
Sementara itu, Ketua AJI Palembang M Fajar Wiko berharap kegiatan ini dapat memantik perkembangan jurnalisme yang lebih baik di tingkat nasional ataupun lokal. Dia mengutip hasil survei Indek Kebebasan Pers atau IKP milik Dewan Pers yang memposisikan Sumatera Selatan berada di posisi lima terbawah.
“Setelah Piagam Palembang pada 2010 lalu, kini kami dihadapkan pada situasi dan iklim jurnalisme yang bergerak secara cepat dan masif. Sumsel berapa di peringkat lima terbawah (IKP) yang seharusnya jadi perhatian semua pihak,” kata Wiko.
Pilihan Editor: Alasan Golkar Terapkan Survei Tiga Lapis untuk Usung Calon di Pilkada 2024
