Fahri Hamzah Sebut Tudingan SBY Harus Dianggap Serius

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, saat ditemui di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, 20 Maret 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, saat ditemui di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, 20 Maret 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal ketidaknetralan TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) harus dianggap serius. Menurut dia, sebagai mantan presiden, SBY punya informasi yang cukup memadai untuk mengatakan itu.

    "Karena yang bicara mantan presiden dua periode, dia pasti punya data dan narasumber yang memadai," kata Fahri saat dihubungi Ahad, 24 Juni 2018.

    Baca: SBY Tuding Aparat Tidak Netral, PKS: Peringatan untuk Semua

    SBY sebelumnya secara terang-terangan menyebut BIN, TNI dan Polri tidak netral dalam Pilkada. Penyataannya tersebut diungkapkan saat melakukan konferensi pers terkait kunjungannya dalam acara kampanye terbuka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi. “Yang saya sampaikan ini, cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, TNI, bukan lembaganya,” kata SBY di Bogor, Sabtu 23 Juni 2018.

    SBY mengaku, sebelumnya ia juga sempat mengungkapkan ketidaknetralan beberapa aparatur negara tersebut dalam kunjungannya ke Madiun, Jawa Timur pada 18 Juni lalu. “Ada kejadiannya. Ini nyata, tidak hoax,” kata SBY. Adapun SBY menyebut ketidaknetralan lembaga negara tersebut saat berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta.

    Baca: SBY Tuding TNI, BIN, Polisi Tidak Netral, Golkar: Lapor Bawaslu

    Fahri menilai pemerintah perlu memberikan pernyataan resmi untuk menanggapi ucapan SBY itu. Menurut dia, pemerintah tak boleh membiarkan tudingan SBY itu menjadi bola panas dalam gelaran pilkada.

    Bila pemerintah membiarkan isu itu berkembang, Fahri menilai justru hanya menimbulkan kecurigaan bahwa pilkada akan berlangsung curang. "Jadi harus segera ada pernyataan resmi dari pemerintah untuk," kata dia.

    Baca: Soal Aparat Tak Netral, Gerindra Setuju dengan SBY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.