SBY Tuding TNI, BIN, Polisi Tidak Netral, Golkar: Lapor Bawaslu

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sambutan dalam acara Pasar Murah, yang digelar di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Warga bisa membeli paket sembako, yang seharusnya seharga 75 ribu menjadi 25 ribu, dengan menukarkan kupon yang sudah dibagikan panitia. TEMPO/Subekti.

    Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sambutan dalam acara Pasar Murah, yang digelar di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Warga bisa membeli paket sembako, yang seharusnya seharga 75 ribu menjadi 25 ribu, dengan menukarkan kupon yang sudah dibagikan panitia. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY melaporkan anggota TNI, Polri, dan BIN yang dituduh tidak netral dalam Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

    "Pak SBY harus menunjuk batang hidung siapa oknum yang dimaksud. Kalau benar itu dilakukan, maka mereka telah melanggar undang-undang," kata Ace melalui pesan singkat, Ahad, 24 Juni 2018. Ace mengatakan anggota TNI, BIN, dan Polri tidak seharusnya berpolitik. Mereka wajib bersikap netral dalam pemilihan umum.

    Baca: SBY Beberkan Bukti TNI, BIN, Polri Tidak Netral dalam Pilkada

    Menurut Ace, jika ada anggota lembaga negara terbukti tidak netral, Bawaslu dapat menghukum mereka. "Mereka dapat diberikan sanksi dari pemberian teguran hingga dipecat dari keanggotaannya," kata Ace.

    Sebelumnya, SBY menyebut ada anggota BIN, Polri, dan TNI yang tidak netral terhadap berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta. Dia mencontohkan kejanggalan dalam pemanggilan calon wakil gubernur Sylviana Murni, yang disung Demokrat, dan suaminya Gede Sardjana. “Selama masa kampanye, calon wagub Ibu Silviana rutin bahkan bekali-kali dipanggil kepolisian, suaminya juga,” kata SBY.

    Saat hendak dilakukan penghitungan suara Pilkada DKI pun nama SBY sempat disebut oleh Antasari Azhar sebagai dalang yang membuat mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu mendekam di bui. “Kredibilitas saya dirusak, sudah saya adukan ke Polri, hingga hari ini tidak ada kelanjutannya. Kaalau seorang mantan presiden menggunakan hak hukumnya tidak ditanggapi, apalagi dengan rakyat jelata,” kata SBY.

    Simak: SBY Singgung Rumah Deddy Mizwar yang Digeledah M. Iriawan

    Kejanggalan lain versi adalah soal pemilihan Gubernur Papua. Lucas Enembe, calon gubernur yang diusung Partai Demokrat, diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya oleh petinggi BIN dan Polri. “Seorang gubernur kebetulan ketua Partai Demokrat Papua diminta untuk menerima seorang jenderal polisi jadi wakilnya, cawagub,” kata SBY. Lucas diminta memenangkan partai tertentu, dan bukan partai demokrat. “Saya kira (itu) keterlaluan.”

    Di Kalimantan Timur, SBY juga mengeluhkan calon dari Demokrat yang hampir tidak bisa maju dalam Pilkada karena diperkarakan oleh kepolisian lantaran tidak mau menerima cawagub dari Polri. Di Jawa Timur, ada serikat pekerja yang hendak menyampaikan dukungan ke Khofifah Indah Parwansa-Emil Dardak, tapi beberapa saat kemudian dipanggil oleh polisi.

    SBY juga mendapat laporan bahwa di Pilkada Riau, seorang petinggi TNI diminta oleh petinggi BIN untuk memenangkan pasangan tertentu. “Di Maluku kejadian, di Aru, semua sudah dengar. Di Jabar, apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah oleh pejabat gubernur.” Pendiri Partai Demokrat ini mengimbau agar negara, pemerintah, BIN, Polri dan TNI bersikap netral.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.