Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP: Partai Demokrat Harusnya Tak Asal Tuding Tidak Netral

image-gnews
SBY dan Ani Yudhoyono mengenakan kaus bertuliskan #JanganDiam. Twitter.com
SBY dan Ani Yudhoyono mengenakan kaus bertuliskan #JanganDiam. Twitter.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyayangkan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menuding Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri tidak netral dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2018. "Harusnya Pak SBY tidak mengatakan itu. Ini seperti menepuk air didulang, terpercik muka sendiri," katanya saat dihubungi, Ahad, 24 Juni 2018.

Masinton mengatakan tudingan SBY tak mendasar karena tidak ada buktinya. SBY, kata dia, seharusnya menjelaskan dengan gamblang oknum yang bermain dan bukannya menggeneralisir ketiga lembaga itu melakukan politik praktis.

Baca:
Partai Demokrat: PDIP Dalang Ketidaknetralan ...
Partai Demokrat: Polri dan BIN Paling Tidak ...

Tanpa bukti, Masinton menganggap ucapan Presiden ke-6 itu hanya pepesan kosong. Pernyataan SBY, kata dia, justru hanya akan mempermalukan dirinya sendiri.

Anggota DPR ini mengatakan pernyataan SBY yang bertendensi politik itu sesungguhnya mencerminkan perilaku kekuasaan saat dia menjabat sebagai presiden. "Mungkin saja seperti itu karena di pemerintahan yang sekarang tidak seperti itu."

Baca: SBY Beberkan Bukti Ketidaknetralan BIN, TNI ...

SBY menyebut oknum BIN, Polri, dan TNI tidak netral terhadap berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta. Salah satu contohnya terjadi dalam proses pemanggilan calon wakil gubernur usungan Partai Demokrat Sylviana Murni dan suaminya Gede Sardjana. “Selama masa kampanye, calon wagub Ibu Silviana rutin bahkan bekali-kali dipanggil kepolisian, suaminya juga,” kata SBY.

Saat hendak penghitungan suara Pilkada DKI pun nama SBY sempat disebut oleh Antasari Azhar sebagai dalang yang membuat mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu mendekam di bui. “Kredibilitas saya dirusak, sudah saya adukan ke Polri, hingga hari ini tidak ada kelanjutannya. Kaalau seorang mantan presiden menggunakan hak hukumnya tidak ditanggapi, apalagi dengan rakyat jelata,” kata SBY.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca:SBY Tuding 3 Lembaga Negara Tak Netral, Ketua KPU: Hanya Seruan

Kejanggalan juga ada pada pemilihan gubernur Papua. Lucas Enembe, calon gubernur yang diusung Partai Demokrat, diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya oleh petinggi BIN dan Polri. “Seorang gubernur kebetulan ketua Partai Demokrat Papua diminta untuk menerima seorang jenderal polisi jadi wakilnya, cawagub,” kata SBY. Lucas diminta memenangkan partai tertentu, dan bukan partai demokrat. “Saya kira (itu) keterlaluan.”

Di Kalimantan Timur, calonnya hampir tidak bisa maju dalam Pilkada karena diperkarakan oleh pihak kepolisian lantaran tidak mau menerima cawagub dari Polri. Di Jawa Timur, ada serikat pekerja yang hendak menyampaikan dukungan ke Khofifah Indah Parwansa-Emil Dardak, tapi beberapa saat kemudian dipanggil oleh kepolisian setempat.

Pendiri Partai Demokrat itu juga mendapatkan laporan di Pilkada Riau seorang petinggi TNI diminta oleh petinggi BIN untuk memenangkan pasangan tertentu. “Di Maluku kejadian, di Aru, semua sudah dengar. Di Jabar, apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah oleh pejabat gubernur.” Ia mengimbau agar negara, pemerintah, BIN, Polri dan TNI bersikap netral.

VINDRY FLORENTIN | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Usai Periksa Hasto PDIP, Harun Masiku Kini Jadi Target Penangkapan KPK

27 menit lalu

KPK: Mudah-mudahan dalam Seminggu Harun Masiku Ketangkap
Usai Periksa Hasto PDIP, Harun Masiku Kini Jadi Target Penangkapan KPK

Alexander Marwata mengatakan, Harun Masiku bisa ditangkap dalam waktu sepekan. Ucapan Alexander itu dianggap sebagai motivasi untuk penyidik KPK.


Kisah Ayat Suci, Pemuda Aceh Barat Ikut Tes Tamtama Polri dengan Sepatu Robek

51 menit lalu

Seorang calon siswa (casis) bernama Ayat Suci asal Kabupaten Aceh Barat bersemangat mengikuti tes tamtama Polri tahun anggaran 2024, walaupun harus mengikuti tes dengan memakai sepatu bekas dan sobek. Foto: Polda Aceh
Kisah Ayat Suci, Pemuda Aceh Barat Ikut Tes Tamtama Polri dengan Sepatu Robek

Calon siswa asal Kabupaten Aceh Barat mengenakan sepatu koyak atau robek saat mengikuti tes Tamtama Polri 2024 di Polda Aceh.


Deretan Kasus Anggota TNI-Polri Terseret Judi Online, Terbaru Perwira TNI Gelapkan Dana Satuan Rp 876 Juta

55 menit lalu

Drone Emprit mencatat jumlah pemain judi online di Indonesia mencapai 201.122 orang. Lantas, apa penyebab orang senang main judi online? Foto: Canva
Deretan Kasus Anggota TNI-Polri Terseret Judi Online, Terbaru Perwira TNI Gelapkan Dana Satuan Rp 876 Juta

Aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri yang terlibat judi online pun menjamur beberapa waktu terakhir.


Mahfud Md akan Beri Kuliah di Sekolah Hukum PDIP Hari Ini

1 jam lalu

Ganjar Pranowo, Megawati, dan Mahfud MD menghadiri Rakernas ke V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 24 Mei 2024. Keduanya duduk di antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto: Tim Media PDIP
Mahfud Md akan Beri Kuliah di Sekolah Hukum PDIP Hari Ini

Mahfud Md direncanakan akan menghadiri Sekolah Hukum PDIP pagi ini.


Nawawi Pomolango Berharap Harun Masiku Bisa Ditangkap sebelum Masa Jabatannya Berakhir di KPK

3 jam lalu

Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango (kanan) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024. Dalam raker tersebut Ketua KPK dan Ketua PPATK meminta penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Nawawi Pomolango Berharap Harun Masiku Bisa Ditangkap sebelum Masa Jabatannya Berakhir di KPK

Ketua KPK Nawawi Pomolango berharap Harun Masiku bisa tertangkap sebelum masa jabatannya berakhir pada Desember 2024.


KPK Jawab Soal Dugaan Asisten Hasto Kristiyanto Dibentak Penyidik: Nanti Diuji

13 jam lalu

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menghadirkan dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. PT. Amarta Karya (Persero) merupakan anak perusahan Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Jawab Soal Dugaan Asisten Hasto Kristiyanto Dibentak Penyidik: Nanti Diuji

Direktur Penyidikan KPK menyebuutkan aduan soal penyidik bentak asisten Hasto Kristiyanto akan diuji beberapa pihak.


Budi Arie Bilang Kemungkinan Jokowi Reshuffle Menteri PDIP Terbuka

15 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, saat ditemui di agenda Google AI menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Budi Arie Bilang Kemungkinan Jokowi Reshuffle Menteri PDIP Terbuka

Menteri Komunikasi menyoroti keperluan pergantian menteri di tengah sinkronisasi pemerintahan Jokowi dan Prabowo.


Anies Akui Telah Jalin Komunikasi usai PDIP Buka Peluang Dukungan di Pilgub Jakarta

16 jam lalu

Anies Baswedan memberikan sambutan saat bersilaturahmi ke DPW PKB, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Anies Akui Telah Jalin Komunikasi usai PDIP Buka Peluang Dukungan di Pilgub Jakarta

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani, membuka kemungkinan untuk mengusung Anies di pilkada Jakarta.


Tak Hadiri Panggilan KPK dalam Kasus Harun Masiku, Staf Hasto Kristiyanto Beralasan Masih Trauma

17 jam lalu

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus (tengah) serta tim, mendampingi Kusnadi (Kanan) yang merupakan staf Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, ke Bareskrim Mabes Polri pada Kamis, 13 Juni 2024, terkait perampasan barang pribadi dan dokumen milik PDIP yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Juni 2024.
Tak Hadiri Panggilan KPK dalam Kasus Harun Masiku, Staf Hasto Kristiyanto Beralasan Masih Trauma

Staf sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, tidak memenuhi panggilan penyidik KPK karena masih trauma.


Cerita Harun Masiku yang Sempat Berkeliaran di Jakarta Tanpa Tersentuh Penegak Hukum

17 jam lalu

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas BEM Indonesia menggugat, melakukan aksi unjuk rasa dengan membentang poster bergambar buronan Harun Masiku, di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023. Dalam aksi damai ini mereka mendesak KPK segera menangkap buronan tersangka tindak pidana korupsi yang masuk dalam DPO, politisi PDIP Harun Masiku pemberi suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto
Cerita Harun Masiku yang Sempat Berkeliaran di Jakarta Tanpa Tersentuh Penegak Hukum

Harun Masiku pernah berada di Jakarta usai jadi buron KPK.