TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyayangkan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menuding Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri tidak netral dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2018. "Harusnya Pak SBY tidak mengatakan itu. Ini seperti menepuk air didulang, terpercik muka sendiri," katanya saat dihubungi, Ahad, 24 Juni 2018.
Masinton mengatakan tudingan SBY tak mendasar karena tidak ada buktinya. SBY, kata dia, seharusnya menjelaskan dengan gamblang oknum yang bermain dan bukannya menggeneralisir ketiga lembaga itu melakukan politik praktis.
Baca:
Partai Demokrat: PDIP Dalang Ketidaknetralan ...
Partai Demokrat: Polri dan BIN Paling Tidak ...
Tanpa bukti, Masinton menganggap ucapan Presiden ke-6 itu hanya pepesan kosong. Pernyataan SBY, kata dia, justru hanya akan mempermalukan dirinya sendiri.
Anggota DPR ini mengatakan pernyataan SBY yang bertendensi politik itu sesungguhnya mencerminkan perilaku kekuasaan saat dia menjabat sebagai presiden. "Mungkin saja seperti itu karena di pemerintahan yang sekarang tidak seperti itu."
Baca: SBY Beberkan Bukti Ketidaknetralan BIN, TNI ...
SBY menyebut oknum BIN, Polri, dan TNI tidak netral terhadap berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta. Salah satu contohnya terjadi dalam proses pemanggilan calon wakil gubernur usungan Partai Demokrat Sylviana Murni dan suaminya Gede Sardjana. “Selama masa kampanye, calon wagub Ibu Silviana rutin bahkan bekali-kali dipanggil kepolisian, suaminya juga,” kata SBY.
Saat hendak penghitungan suara Pilkada DKI pun nama SBY sempat disebut oleh Antasari Azhar sebagai dalang yang membuat mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu mendekam di bui. “Kredibilitas saya dirusak, sudah saya adukan ke Polri, hingga hari ini tidak ada kelanjutannya. Kaalau seorang mantan presiden menggunakan hak hukumnya tidak ditanggapi, apalagi dengan rakyat jelata,” kata SBY.
Baca:SBY Tuding 3 Lembaga Negara Tak Netral, Ketua KPU: Hanya Seruan
Kejanggalan juga ada pada pemilihan gubernur Papua. Lucas Enembe, calon gubernur yang diusung Partai Demokrat, diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya oleh petinggi BIN dan Polri. “Seorang gubernur kebetulan ketua Partai Demokrat Papua diminta untuk menerima seorang jenderal polisi jadi wakilnya, cawagub,” kata SBY. Lucas diminta memenangkan partai tertentu, dan bukan partai demokrat. “Saya kira (itu) keterlaluan.”
Di Kalimantan Timur, calonnya hampir tidak bisa maju dalam Pilkada karena diperkarakan oleh pihak kepolisian lantaran tidak mau menerima cawagub dari Polri. Di Jawa Timur, ada serikat pekerja yang hendak menyampaikan dukungan ke Khofifah Indah Parwansa-Emil Dardak, tapi beberapa saat kemudian dipanggil oleh kepolisian setempat.
Pendiri Partai Demokrat itu juga mendapatkan laporan di Pilkada Riau seorang petinggi TNI diminta oleh petinggi BIN untuk memenangkan pasangan tertentu. “Di Maluku kejadian, di Aru, semua sudah dengar. Di Jabar, apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah oleh pejabat gubernur.” Ia mengimbau agar negara, pemerintah, BIN, Polri dan TNI bersikap netral.
VINDRY FLORENTIN | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA
