TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan bahwa pernyataan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang menyebut BIN, TNI, dan Polri tidak netral dalam pesta demokrasi hanya sekadar seruan.
"Itu kan pesan biasa saja. Pesan untuk siapapun mengingatkan kembali kan enggak apa-apa. Saya pikir siapapun pasti akan memberi seruan-seruan yang sama," kata Arief di Kantor KPU RI, Jakarta pada Ahad, 24 Juni 2018.
Baca: PDIP: Tudingan SBY soal Aparat Tak Netral Berlebihan
Arief menuturkan, saat melakukan rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, pemerintah telah menyatakan komitmen bahwa semua aparat pemerintahan, seperti aparat sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan BIN memang wajib netral dalam pemilihan umum.
Menurut dia, sudah ada konsekuensi yang jelas jika aparat pemerintahan tidak netral. "Ada regulasi yang bisa ditegakkan untuk menjaga (netralitas) itu," kata Arief.
Baca: SBY Beberkan Bukti Ketidaknetralan BIN, TNI dan Polri di Pilkada
SBY sebelumnya secara terang-terangan menyebut lembaga negara BIN, TNI dan Polri tidak netral dalam menghadapi pesta demokrasi. Penyataannya tersebut diungkapkan saat melakukan konferensi pers terkait kunjungannya dalam acara kampanye terbuka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, Sabtu 23 Juni 2018. “Yang saya sampaikan ini, cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, TNI, bukan lembaganya,” kata SBY di Bogor, Sabtu 23 Juni 2018.
SBY mengaku, sebelumnya ia juga sempat mengungkapkan ketidaknetralan beberapa aparatur negara tersebut dalam kunjungannya ke Madiun, Jawa Timur pada 18 Juni lalu. “Ada kejadiannya. Ini nyata, tidak hoax,” kata SBY. Adapun SBY menyebut ketidaknetralan lembaga negara tersebut saat berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta.
