Partai Demokrat: PDIP Dalang Ketidaknetralan TNI, Polri, BIN

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dalam kampanyenya SBY juga mengatakan agar aparat TNI dan polisi menjaga netralitasnya dalam pemilu.

    Dalam kampanyenya SBY juga mengatakan agar aparat TNI dan polisi menjaga netralitasnya dalam pemilu.

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menuding Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ada di balik ketidaknetralan sejumlah oknum dari lembaga Polri, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Pilkada. “Itu fakta di lapangan, itu semua ada keterkaitan dengan partai penguasa, dengan PDIP,” kata dia saat dihubungi, Ahad, 24 Juni 2018.

    Ferdinand menyampaikan itu setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan masih banyak oknum Polri, BIN dan TNI yang tidak netral dalam Pilkada. Dia mengatakan sejumlah oknum ketiga lembaga itu yang seharusnya netral tapi malah mendukung salah satu calon kepala daerah.

    Baca:
    Partai Demokrat: Polri dan BIN Paling Tidak Netral Soal Pilkada
    Pimpin Upacara, M. Iriawan: Saya Tidak Netral ...

    “Yang saya sampaikan ini, cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, TNI, itu nyata adanya. Ada kejadiannya, bukan hoax,” kata SBY di Bogor, Sabtu 23 Juni 2018.

    Ferdinand memaklumi perbuatan PDIP sebagai partai penguasa dan pesaing Demokrat. Tetapi dia meminta PDIP tidak memperalat aparat Negara karena UU mengatur aparat negara harus bersikap netral. “Saat berkuasa, partai politik jangan memperalat lembaga negara karena punya kekuasaan.”

    Baca:
    TNI AD akan Tindak Tegas Anggotanya yang ...
    Menteri Asman Abnur Ancam Copot ASN yang Tidak ...

    Ferdinand mengatakan punya sejumlah bukti untuk tudingannya. Dia mengatakan ada foto Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw berfoto bersama sejumlah orang PDIP sambil mengacungkan dua jari, sama dengan nomor urut pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus.

    Selain itu, dia mengatakan mutasi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigadir Jenderal Hasanudin pada 20 Juni 2018 juga merupakan bukti. Menurut dia, Wakapolda itu dimutasi karena menyuruh anak buahnya mendukung salah satu calon. “Itu sangat kami sayangkan,” kata politikus Partai Demokrat itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.