TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengakui ada pertemuan antara partainya dan utusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Ahmad Basarah untuk membahas potensi koalisi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Cak Imin mengatakan hal itu usai menghadiri acara hari lahir ke-26 PKB di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Juli 2024.
Pertemuan Cak Imin dengan Basarah berlangsung pada Selasa, 23 Juli 2024. Namun Cak Imin mengatakan belum ada kesepakatan antara PKB dan PDIP soal pasangan calon yang akan diusung di Pilgub Jakarta.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum partainya, Megawati Soekarnoputri, mengutus Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah untuk berkomunikasi dengan PKB. Komunikasi itu dilakukan untuk menjajaki peluang kedua partai politik berkoalisi pada pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah, termasuk di Pilkada Jakarta.
PAN Tak Masalah PKB-PDIP Membentuk Poros Koalisi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menanggapi dengan santai pertemuan antara Cak Imin dan Ahmad Basarah. Viva mengatakan partainya tidak mempermasalahkan jika PDIP dan PKB membentuk poros koalisi baru untuk mengusung pasangan calon dalam Pilkada 2024.
"Itu bagus saja. Artinya, ada kesamaan kepentingan yang sudah ada titik temu," ujar Viva dalam pesan suara yang diterima Tempo melalui aplikasi perpesanan WhatsApp pada Jumat, 26 Juli 2024.
Menurut Viva, semakin banyak poros koalisi partai politik juga semakin bagus karena seluruh parpol memiliki kepentingan subjektif untuk mencalonkan kader terbaiknya di pilkada, khususnya di Jakarta.
Viva mencontohkan PAN yang sedang mempersiapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Zita Anjani untuk maju sebagai bakal calon wakil gubernur Jakarta. Menurut dia, upaya mencalonkan kader terbaik juga berlaku di partai politik lain.
Dia menegaskan tidak ada satu pun parpol yang dapat mengusung sendirian pasangan calon untuk maju di Pilgub Jakarta. Komunikasi politik yang berujung pada koalisi partai, kata Viva, hal yang wajar terjadi.
