Partai Demokrat: Polri dan BIN Paling Tidak Netral Soal Pilkada

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Milton Crosby - Boyman Harun (kanan), Karolin Margret Natasa - Suryadman Gidot (tengah) dan Sutarmidji - Ria Norsan (kanan) mengikuti Debat Publik terakhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak, Kamis 21 Juni 2018. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang

    Tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Milton Crosby - Boyman Harun (kanan), Karolin Margret Natasa - Suryadman Gidot (tengah) dan Sutarmidji - Ria Norsan (kanan) mengikuti Debat Publik terakhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak, Kamis 21 Juni 2018. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mengatakan partainya paling banyak menemukan ketidaknetralan oknum-oknum yang berasal dari lembaga Kepolisian RI dan Badan Intelijen Negara (BIN) menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2018. “Yang kami paling rasakan sekarang adalah ketidaknetralan dari oknum-oknum di Polri dan BIN,” katanya saat dihubungi, Ahad, 24 Juni 2018.

    Ferdinand mengatakan memiliki bukti mengenai itu. Ia menyampaikan hal tersebut menyusul pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut masih banyak pihak Polri, BIN, dan TNI yang tidak netral dalam pilkada.

    Baca:
    SBY Sebut Rumah Deddy Mizwar Digeledah M...
    SBY Minta Pemerintah Bantu Rakyat Tidak...

    SBY mengatakan ada sejumlah pihak ketiga lembaga itu yang seharusnya netral tapi malah mendukung salah satu calon kepala daerah. “Yang saya sampaikan ini, cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, TNI, itu nyata adanya. Ada kejadiannya, bukan hoax,” kata SBY di Bogor, Sabtu, 23 Juni.

    Namun, menurut Ferdinand, TNI masih cukup netral dalam pilkada ini. Dia mengatakan partainya tidak menemukan bukti ketidaknetralan TNI menjelang pilkada serentak 2018. “Tapi upaya untuk menggoda TNI menjadi tidak netral itu tetap ada.”

    Berbeda dengan TNI, kata Ferdinand, Partai Demokrat memiliki bukti yang terang mengenai ketidaknetralan polisi. Dia menjabarkan sejumlah bukti antara lain mutasi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigadir Jenderal Hasanudin pada 20 Juni 2018. Menurut dia, Wakapolda itu dimutasi karena menyuruh anak buahnya mendukung salah satu calon. “Itu alasannya Wakapolda dicopot,” katanya.

    Baca:
    SBY Minta Pemerintah Bantu Rakyat Tidak...
    Bantah SBY, Pemprov Jabar: Tak Ada...

    Selain itu, buktinya adalah beredarnya foto Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw dengan sejumlah kader Partai Indonesia Perjuangan (PDIP). Dalam foto itu, kata dia, tampak Kapolda mengacungkan dua jari, bentuk dukungan untuk pasangan calon Gubernur Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. “Itu sangat kami sayangkan,” ucapnya.

    Sedangkan untuk BIN, Ferdinand mengatakan Partai Demokrat juga belum memiliki bukti yang terang mengenai ketidaknetralan lembaga ini dalam pilkada. Namun dia mengklaim dapat merasakan ketidaknetralan lembaga itu. “Kami rasakan operasi-operasi itu, tapi memang sulit dibuktikan, karena operasi intelijen kan memang senyap dan tertutup.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.