Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Demokrat: Polri dan BIN Paling Tidak Netral Soal Pilkada

image-gnews
Tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Milton Crosby - Boyman Harun (kanan), Karolin Margret Natasa - Suryadman Gidot (tengah) dan Sutarmidji - Ria Norsan (kanan) mengikuti Debat Publik terakhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak, Kamis 21 Juni 2018. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang
Tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Milton Crosby - Boyman Harun (kanan), Karolin Margret Natasa - Suryadman Gidot (tengah) dan Sutarmidji - Ria Norsan (kanan) mengikuti Debat Publik terakhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak, Kamis 21 Juni 2018. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mengatakan partainya paling banyak menemukan ketidaknetralan oknum-oknum yang berasal dari lembaga Kepolisian RI dan Badan Intelijen Negara (BIN) menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2018. “Yang kami paling rasakan sekarang adalah ketidaknetralan dari oknum-oknum di Polri dan BIN,” katanya saat dihubungi, Ahad, 24 Juni 2018.

Ferdinand mengatakan memiliki bukti mengenai itu. Ia menyampaikan hal tersebut menyusul pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut masih banyak pihak Polri, BIN, dan TNI yang tidak netral dalam pilkada.

Baca:
SBY Sebut Rumah Deddy Mizwar Digeledah M...
SBY Minta Pemerintah Bantu Rakyat Tidak...

SBY mengatakan ada sejumlah pihak ketiga lembaga itu yang seharusnya netral tapi malah mendukung salah satu calon kepala daerah. “Yang saya sampaikan ini, cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, TNI, itu nyata adanya. Ada kejadiannya, bukan hoax,” kata SBY di Bogor, Sabtu, 23 Juni.

Namun, menurut Ferdinand, TNI masih cukup netral dalam pilkada ini. Dia mengatakan partainya tidak menemukan bukti ketidaknetralan TNI menjelang pilkada serentak 2018. “Tapi upaya untuk menggoda TNI menjadi tidak netral itu tetap ada.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berbeda dengan TNI, kata Ferdinand, Partai Demokrat memiliki bukti yang terang mengenai ketidaknetralan polisi. Dia menjabarkan sejumlah bukti antara lain mutasi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigadir Jenderal Hasanudin pada 20 Juni 2018. Menurut dia, Wakapolda itu dimutasi karena menyuruh anak buahnya mendukung salah satu calon. “Itu alasannya Wakapolda dicopot,” katanya.

Baca:
SBY Minta Pemerintah Bantu Rakyat Tidak...
Bantah SBY, Pemprov Jabar: Tak Ada...

Selain itu, buktinya adalah beredarnya foto Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw dengan sejumlah kader Partai Indonesia Perjuangan (PDIP). Dalam foto itu, kata dia, tampak Kapolda mengacungkan dua jari, bentuk dukungan untuk pasangan calon Gubernur Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. “Itu sangat kami sayangkan,” ucapnya.

Sedangkan untuk BIN, Ferdinand mengatakan Partai Demokrat juga belum memiliki bukti yang terang mengenai ketidaknetralan lembaga ini dalam pilkada. Namun dia mengklaim dapat merasakan ketidaknetralan lembaga itu. “Kami rasakan operasi-operasi itu, tapi memang sulit dibuktikan, karena operasi intelijen kan memang senyap dan tertutup.”

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kepolisian Tangkap 464 Tersangka Judi Online, Sita Rp 67 Miliar

2 jam lalu

Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada (tengah) dan jajaran memberikan keterangan saat konferensi pers pengungkapan kasus judi online, Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024.  Periode 23 April- 17 Juni 2024, Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo telah mengungkap 318 kasus judi online dan menetapkan 464 tersangka, serta menyita barang bukti berupa 67,5 miliar, 494 ponsel, 36 leptop, 257 rekening, 98 akun judi online dan 296 kartu ATM. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kepolisian Tangkap 464 Tersangka Judi Online, Sita Rp 67 Miliar

Polisi mengungkap tiga situs sindikat judi online, yakni 1XBET, Liga Ciputra dan W88 dalam periode Mei-Juni 2024.


PDIP Tak akan Dukung Kaesang di Pilkada, Hasto: Masa Ketua Umum Mau Jadi Wakil Gubernur

11 jam lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto
PDIP Tak akan Dukung Kaesang di Pilkada, Hasto: Masa Ketua Umum Mau Jadi Wakil Gubernur

Hasto juga menyinggung putusan Mahkamah Agung ihwal syarat usia calon kepala daerah menjelang pilkada yang terus dihujani kritik berbagai kalangan.


PKS: Tawaran Posisi Cawagub Jakarta hingga Potensi Menang di Pilkada

14 jam lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS: Tawaran Posisi Cawagub Jakarta hingga Potensi Menang di Pilkada

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan partainya tak meragukan kompetensi Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta


Polri Diminta Menyelidiki Ulang Kematian Vina Cirebon

15 jam lalu

Polri didorong melakukan eksaminasi kasus Vina Cirebon yang penuh kejanggalan.
Polri Diminta Menyelidiki Ulang Kematian Vina Cirebon

Polri didorong melakukan penyelidikan ulang kematian Vina Cirebon.


PBHI Desak Pelibatan Publik dalam Seleksi Anggota Kompolnas

15 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto jumpa pers selepas mengumumkan sembilan nama anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Periode 2024-2028 di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
PBHI Desak Pelibatan Publik dalam Seleksi Anggota Kompolnas

Kompolnas yang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan Polri berada pada jalur-jalur rel yang tepat dan tidak melenceng.


Sejumlah Gelar Bintang Kehormatan Prabowo, Terbaru Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri Listyo Sigit

18 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menerima penyematan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tanda kehormatan tersebut diberikan kepada seseorang yang dinilai berjasa besar untuk kemajuan dan pengembangan Polri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Gelar Bintang Kehormatan Prabowo, Terbaru Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri Listyo Sigit

Menhan Prabowo Subianto terima Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri pada Kamis, 20 Juni 2024. Sebelumnya Jenderal Kehormatan TNI dari Jokowi.


Polri Akan Beri Sanksi Etik hingga Pidana bagi Polisi yang Terlibat Judi Online

21 jam lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko saat memberikan keterangan pers ihwal pengamanan Opening Ceremony World Water Forum ke-10. (dok. Polri)
Polri Akan Beri Sanksi Etik hingga Pidana bagi Polisi yang Terlibat Judi Online

Anggota Polri yang terbukti melanggar aturan dan masih bermain judi online akan diberikan sanksi mulai dari kode etik hingga tindak pidana.


2 Opsi Tito Karnavian kepada Pj Kepala Daerah yang Ikut Pilkada: Mundur atau Diberhentikan

23 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ditemui usai melaksanakan Salat Idulfitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. TEMPO/Adinda Jasmine
2 Opsi Tito Karnavian kepada Pj Kepala Daerah yang Ikut Pilkada: Mundur atau Diberhentikan

Tito Karnavian mengatakan, penjabat kepala daerah mesti mengajukan pengunduran diri sebagai ASN 40 hari sebelum pendaftaran calon di Pilkada 2024.


Respons Mendagri Tito Soal Hanura Beri Rekomendasi Wamendagri John Wempi Wetipo di Pilkada

1 hari lalu

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo saat Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Pra-peresmian Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan di Hotel Dynasty Resort Bali, Rabu (26/10/2022).
Respons Mendagri Tito Soal Hanura Beri Rekomendasi Wamendagri John Wempi Wetipo di Pilkada

Mendagri mengingatkan semua ASN harus mengundurkan diri sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon untuk Pilkada 2024.


Begini Alasan Golkar Beri Dua Penugasan Bagi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat

1 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya, Ahmad Doli Kurnia Tandjung di komplek perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Begini Alasan Golkar Beri Dua Penugasan Bagi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat

Partai Golkar memberi dua surat penugasan kepada Ridwan Kamil untuk bersiap dalam perhelatan pilkada di dua daerah.