Partai Demokrat Lobi Fraksi Lain untuk Hak Angket M. Iriawan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pejabat Gubernur Jawa Barat, M Iriawan, menyalami pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Kamis, 21 Juni 2018. M. Iriawan mengawali hari pertama kerja sebagai gubernur dengan bersilaturahmi bersama seluruh pegawai. TEMPO/Prima Mulia

    Pejabat Gubernur Jawa Barat, M Iriawan, menyalami pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Kamis, 21 Juni 2018. M. Iriawan mengawali hari pertama kerja sebagai gubernur dengan bersilaturahmi bersama seluruh pegawai. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat akan segera melobi fraksi-fraksi lain untuk membentuk panitia khusus hak angket tentang pengangkatan Penjabat Gubernur Jawa Barat M Iriawan. Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan lobi itu kemungkinan dimulai pekan depan.

    "Untuk menggalang tanda tangan dengan fraksi-fraksi lain kemungkinan pekan depan," kata Ferdinand kepada Tempo, Jumat, 22 Juni 2018. Anggota DPR akan aktif bekerja lagi pada Senin pekan depan, 25 Juni 2018.

    Baca:
    Soal M. Iriawan Jadi Penjabat Gubernur, Ini Pendapat Refly Harun
    Polri: Jadi Penjabat Gubernur, M. Iriawan Masih ...

    Demokrat menggulirkan wacana pembentukan pansus hak angket menyoal pengangkatan M Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat. Demokrat menilai penunjukan Iriawan berpotensi melanggar tiga peraturan sekaligus, yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

    Pengangkatan Iriawan menuai polemik lantaran masih perwira aktif kepolisian. Namun, Kementerian Dalam Negeri berkukuh penunjukan itu tak melanggar aturan. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono mengatakan Iriawan ditunjuk menjadi penjabat gubernur lantaran jabatannya sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), bukan sebagai perwisa polisi.

    Baca:
    Kementerian Dalam Negeri Ancam Copot M ...
    Pimpin Upacara, M. Iriawan: Saya Tidak Netral ...

    Ferdinand mengatakan penggalangan tanda tangan sudah berjalan di internal Partai Demokrat. Ia yakin seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR akan mendukung, sebab itu kebijakan partai. Kendati begitu, dia mengakui belum menerima laporan terkini dari Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR, Didik Mukrianto. "Fraksi kan perpanjangan partai, mereka harus loyal dan saya pikir semuanya akan menandatangani."

    Ferdinand mengatakan partainya akan mulai melobi partai-partai yang sudah menyatakan mendukung terbentuknya pansus hak angket untuk pengangkatan M. Iriawan itu. Beberapa partai yang sudah buka suara, kata dia, yakni Partai Gerindra dan Partai Kesejahteraan Sosial. "Sepertinya ini akan bergulir terus dan mudah-mudahan akan sampai diterima di paripurna nanti," kata Ferdinand.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.