Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hidayat Nur Wahid Minta Penjelasan Mundurnya Yudi Latif dari BPIP

image-gnews
Kepala Unit Kerja Pancasila Yudi Latif (kedua dari kanan) bersama tiga deputi yang baru dilantik di Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017. Deputi I Anas Saidi (paling kiri), Deputi II Hariyono (kedua dari kiri), dan Deputi III Silverius Yoseph (paling kanan). Tempo/Aditya Budiman
Kepala Unit Kerja Pancasila Yudi Latif (kedua dari kanan) bersama tiga deputi yang baru dilantik di Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017. Deputi I Anas Saidi (paling kiri), Deputi II Hariyono (kedua dari kiri), dan Deputi III Silverius Yoseph (paling kanan). Tempo/Aditya Budiman
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid mengatakan Yudi Latief perlu menerangkan alasannya mundur dari jabatan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Hidayat tidak ingin berspekulasi mundurnya Yudi sehubungan dengan polemik gaji pimpinan BPIP yang mendapat sorotan banyak pihak belakangan ini.

"Yang paling mengerti Pak Yudi Latief untuk menjelaskan secara jujur dan terbuka mengapa beliau mundur, karena kan baru satu tahun saja," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 8 Juni 2018.

Baca:
Yudi Latif: Setahun Bekerja, BPIP Belum ...
Yudi Latif Mundur sebagai Kepala BPIP

Yudi Latief menyatakan mundur dari jabatan Kepala BPIP melalui tulisan yang diunggahnya di Facebook-nya pagi ini. Dia mengatakan saat ini momen tepat untuk penyegaran di BPIP setelah transformasi kelembagaan dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) hampir rampung.

Anggaran negara yang digunakan UKP-PIP selama satu tahun bekerja. Kata dia, lembaga penyemai Pancasila itu baru menghabiskan anggaran Rp 7 miliar. Hak keuangan yang belum pernah diterima personel BPIP selama setahun bertugas juga dipaparkannya. Sehingga kreasi tenaga kerja menjadi terbatas karena belum adanya hak keuangan itu sebelumnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca:
Istana Ungkap Alasan Mundur Kepala BPIP Yudi...
Yudi Latif Mundur dari BPIP, Ini Anggaran...

Presiden Joko Widodo baru meneken Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas BPIP, 23 Mei lalu. Perpres itu menuai polemik lantaran gaji pimpinan BPIP yang dinilai jumbo. Misalnya, Megawati Sukarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah memperoleh hak keuangan dan fasilitas sebesar Rp 112 juta dan anggota Dewan Pengarah memperoleh Rp 100 juta. Yudi sebagai ketua mendapat hak keuangan dan fasilitas sebesar Rp 76 juta.

Hidayat mengatakan dia sepakat BPIP penting untuk mensosialisasi Pancasila. Para personel BPIP, kata dia, bertugas melakukan sosialisasi dengan memberikan teladan. "Jadi apakah beliau sedang memberikan keteladanan, atau ada hal lain yang ingin disampaikan kepada publik, kita tunggu lebih lanjut penjelasan Pak Yudi Latif," tuturnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bicara Soal Kapitalisme dan Marhaenisme di Mukernas, Cak Imin Kritik BPIP Belum Dikelola secara Cerdas

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan mengangkat tema
Bicara Soal Kapitalisme dan Marhaenisme di Mukernas, Cak Imin Kritik BPIP Belum Dikelola secara Cerdas

Cak Imin mengkritik BPIP karena belum dikelola secara cerdas. Singgung soal perekonomian kapitalisme dan marhaenisme.


BPIP Mulai Diklat 76 Calon Paskibraka untuk Upacara 17 Agustus di IKN

12 hari lalu

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 13 Juni 2024. Foto Humas BPIP
BPIP Mulai Diklat 76 Calon Paskibraka untuk Upacara 17 Agustus di IKN

Diklat ini merupakan suatu tahap penting yang harus dilalui menjadi Paskibraka.


Duet Anies Baswedan-Andika Perkasa dalam Pilkada Jakarta Mencuat, Ini Tanggapan Sejumlah Pihak

23 hari lalu

Anies Baswedan dan Andika Perkasa. FOTO/youtube/Andika Perkasa
Duet Anies Baswedan-Andika Perkasa dalam Pilkada Jakarta Mencuat, Ini Tanggapan Sejumlah Pihak

Usulan pasangan Anies Baswedan Andika Perkasa untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024 mendapat respons beragam dari sejumlah pihak.


Dikaitkan dengan Anies, PKS Akhirnya Mengusung Sohibul Iman Maju di Pilkada Jakarta 2024

31 hari lalu

Anies Baswedan. Foto: Instagram.
Dikaitkan dengan Anies, PKS Akhirnya Mengusung Sohibul Iman Maju di Pilkada Jakarta 2024

Sikap PKS sudah jelas lebih memilih Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024.


Top Nasional: Rumah Kedua NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di DKI Kena Pajak, Satgas Diminta Tangkap Pengusaha Judi Online

38 hari lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Top Nasional: Rumah Kedua NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di DKI Kena Pajak, Satgas Diminta Tangkap Pengusaha Judi Online

Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati memberi penjelasan mengenai keluhan masyarakat soal pemungutan pajak terhadap rumah di bawah Rp 2 miliar


Pro-Kontra terhadap Wacana Bansos untuk Korban Judi Online

38 hari lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Pro-Kontra terhadap Wacana Bansos untuk Korban Judi Online

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menilai korban judi online tidak bisa serta merta mendapatkan bansos.


PKS Berharap Prabowo Tidak Teken Keppres Pemindahan IKN

38 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
PKS Berharap Prabowo Tidak Teken Keppres Pemindahan IKN

PKS husnuzan Prabowo tak akan menandatangani Keppres pemindahan ibu kota ke IKN


PKS Khawatir Bansos untuk Korban Judi Online Digunakan Buat Judi Lagi

38 hari lalu

Pertumbuhan praktik judi di dalam negeri bukan tanpa alasan. Masyarakat sudah familier dengan praktik ini sejak zaman dulu. Sampai sekarang, masih menjadi penyakit menahun.
PKS Khawatir Bansos untuk Korban Judi Online Digunakan Buat Judi Lagi

PKS mengkritik kebijakan pemerintah soal bansos bagi korban judi online.


BPIP Minta Satgas Judi Online Bentukan Jokowi Lakukan Sejumlah Hal Ini

39 hari lalu

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo
BPIP Minta Satgas Judi Online Bentukan Jokowi Lakukan Sejumlah Hal Ini

Stafsus Dewan Pengarah BPIP Benny Susetyo meminta Satgas Judi Online memberi tindakan langsung kepada kekuatan tersembunyi.


Calon Paskibraka Kristianie Batal ke Tingkat Pusat, BPIP: Masalah Kesehatan

41 hari lalu

Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) I Dewa Agung Ayu Alamanda Diastari mencium bendera Merah Putih saat mengikuti upacara pengukuhan di Istana Negara, Jakarta, Kamis 15 Agustus 2019. Presiden Joko Widodo mengukuhkan 68 anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara HUT ke-74 Kemerdekaan RI. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Calon Paskibraka Kristianie Batal ke Tingkat Pusat, BPIP: Masalah Kesehatan

BPIP menyatakan kandidat terbaik paskibraka Kristianie Lumatalale gagal menjadi anggota Paskibraka 2024 di tingkat pusat, karena masalah kesehatan.