Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hidayat Nur Wahid Minta Penjelasan Mundurnya Yudi Latif dari BPIP

Kepala Unit Kerja Pancasila Yudi Latif (kedua dari kanan) bersama tiga deputi yang baru dilantik di Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017. Deputi I Anas Saidi (paling kiri), Deputi II Hariyono (kedua dari kiri), dan Deputi III Silverius Yoseph (paling kanan). Tempo/Aditya Budiman
Kepala Unit Kerja Pancasila Yudi Latif (kedua dari kanan) bersama tiga deputi yang baru dilantik di Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017. Deputi I Anas Saidi (paling kiri), Deputi II Hariyono (kedua dari kiri), dan Deputi III Silverius Yoseph (paling kanan). Tempo/Aditya Budiman
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid mengatakan Yudi Latief perlu menerangkan alasannya mundur dari jabatan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Hidayat tidak ingin berspekulasi mundurnya Yudi sehubungan dengan polemik gaji pimpinan BPIP yang mendapat sorotan banyak pihak belakangan ini.

"Yang paling mengerti Pak Yudi Latief untuk menjelaskan secara jujur dan terbuka mengapa beliau mundur, karena kan baru satu tahun saja," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 8 Juni 2018.

Baca:
Yudi Latif: Setahun Bekerja, BPIP Belum ...
Yudi Latif Mundur sebagai Kepala BPIP

Yudi Latief menyatakan mundur dari jabatan Kepala BPIP melalui tulisan yang diunggahnya di Facebook-nya pagi ini. Dia mengatakan saat ini momen tepat untuk penyegaran di BPIP setelah transformasi kelembagaan dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) hampir rampung.

Anggaran negara yang digunakan UKP-PIP selama satu tahun bekerja. Kata dia, lembaga penyemai Pancasila itu baru menghabiskan anggaran Rp 7 miliar. Hak keuangan yang belum pernah diterima personel BPIP selama setahun bertugas juga dipaparkannya. Sehingga kreasi tenaga kerja menjadi terbatas karena belum adanya hak keuangan itu sebelumnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca:
Istana Ungkap Alasan Mundur Kepala BPIP Yudi...
Yudi Latif Mundur dari BPIP, Ini Anggaran...

Presiden Joko Widodo baru meneken Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas BPIP, 23 Mei lalu. Perpres itu menuai polemik lantaran gaji pimpinan BPIP yang dinilai jumbo. Misalnya, Megawati Sukarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah memperoleh hak keuangan dan fasilitas sebesar Rp 112 juta dan anggota Dewan Pengarah memperoleh Rp 100 juta. Yudi sebagai ketua mendapat hak keuangan dan fasilitas sebesar Rp 76 juta.

Hidayat mengatakan dia sepakat BPIP penting untuk mensosialisasi Pancasila. Para personel BPIP, kata dia, bertugas melakukan sosialisasi dengan memberikan teladan. "Jadi apakah beliau sedang memberikan keteladanan, atau ada hal lain yang ingin disampaikan kepada publik, kita tunggu lebih lanjut penjelasan Pak Yudi Latif," tuturnya.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Hidayat Nur Wahid Gelar Sosialisasi Empat Pilar Di Bali

3 hari lalu

Hidayat Nur Wahid Gelar Sosialisasi Empat Pilar Di Bali

Tahun Politik 2024 adalah momen yang tepat untuk melihat apakah kedaulatan yang dimiliki rakyat akan dihormati dan dinomersatukan atau diabaikan.


Waka BPIP Karjono Ajak Mahasiswa Berpikir Kritis dan Kreatif

4 hari lalu

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Karjono Atmoharsono, saat sebagai Keynote Speaker dalam Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia, dalam acara Kaderisasi Nasional yang diselenggarakan di Politeknik Statistika, Sabtu 3 Juni 2023.
Waka BPIP Karjono Ajak Mahasiswa Berpikir Kritis dan Kreatif

Berpikir kritis dan kreatif artinya bersifat tidak lekas percaya


Pakar Politik Mochtar Pabottingi Wafat Setelah Sempat Alami Koma

5 hari lalu

Pemerhati Politik Mochtar Pabottingi saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk `Menolak Pembusukan Filsafat` di kawasan Cikini, Jakarta, 13 Februari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pakar Politik Mochtar Pabottingi Wafat Setelah Sempat Alami Koma

Mochtar Pabottingi wafat pada Ahad dini hri tadi sekitar pukul 00.30 WIB. Sebelumnya almarhum sempat koma setelah alami serangan jantung.


Kemendikbudristek dan BPIP Sepakat Masukkan Lagi Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan

8 hari lalu

Ilustrasi Pancasila. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Handout
Kemendikbudristek dan BPIP Sepakat Masukkan Lagi Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan

BPIP bersama Kemdikbudristek telah sepakat untuk mengembalikan materi pendidikan Pancasila sebagai bahan ajar pokok dalam kurikulum


BPIP Akan Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila di Seluruh Indonesia

9 hari lalu

BPIP Akan Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila di Seluruh Indonesia

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, yang diperingati setiap 1 Juni.


Polemik Proporsional Tertutup, Hidayat Nur Wahid: Jangan Isunya Diubah Jadi Kebocoran

10 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.
Polemik Proporsional Tertutup, Hidayat Nur Wahid: Jangan Isunya Diubah Jadi Kebocoran

HNW mengatakan isu dugaan kebocoran informasi putusan MK soal uji materi sistem pemilu tak boleh menggeser isu utama soal sistem proporsional tertutup


BPIP Gelar Kirab Pancasila di Bundaran HI

11 hari lalu

BPIP Gelar Kirab Pancasila di Bundaran HI

Acara yang digelar untuk menyambut Hari Lahir Pancasila akan dibuat rutin setiap tahun.


Yandri Imbau BPIP Bumikan Pancasila dengan Bahasa Sederhana

36 hari lalu

Wakil Ketua MPR Yandri Susanto
Yandri Imbau BPIP Bumikan Pancasila dengan Bahasa Sederhana

Yandri Susanto menerima undangan BPIP untuk menjadi narasumber dalam seminar di Hari Lahir Pancasila.


HNW Jelaskan Perubahan Aturan Konstitusi Capres Harus Orang Indonesia Asli.

44 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.
HNW Jelaskan Perubahan Aturan Konstitusi Capres Harus Orang Indonesia Asli.

Orang Indonesia asli adalah mereka yang sejak lahir berwarganegara Indonesia dan tidak pernah mengubah kewarganegaraannya.


HNW Apresiasi Kemlu dan TNI Evakuasi WNI di Sudan

44 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.
HNW Apresiasi Kemlu dan TNI Evakuasi WNI di Sudan

Para WNI di Sudan diharapkan tetap kooperatif dan mengikuti setiap arahan dan informasi dari KBRI Khartoum