TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif mundur dari jabatannya. Dia menilai pengunduran dirinya saat ini adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan di BPIP.
"Pada segenap tim UKP-PIP/BPIP yang dengan gigih, bahu-membahu mengibarkan panji Pancasila, meski dengan segala keterbatasan dan kesulitan yang ada, apresiasi dan rasa terima kasih sepantasnya saya haturkan. Saya mohon pamit," kata Yudi Latif dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Juni 2018.
Baca juga:
Baca: Prananda Minta Kader PDIP Tak Reaktif Soal Gaji Megawati di BPIP
Yudi merasa perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Menurut Yudi harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, kata Yudi, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan.
"Pada titik ini, dari kesadaran penuh harus saya akui bahwa segala kekurangan dan kesalahan lembaga ini selama setahun lamanya merupakan tanggung jawab saya selaku Kepala Pelaksana. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati saya ingin menghaturkan permohonan maaf pada seluruh rakyat Indonesia," kata Yudi.
Baca juga:
Yudi mengatakan lembaga penyemai Pancasila yang berjalan satu tahun ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar Rp 7 miliar. Hal itu karena BPIP sebagai Pengarah dan Kepala Pelaksana dilantik pada 7 Juni 2017. Tak lama kemudian memasuki masa libur lebaran, dan baru memiliki tiga orang Deputi pada bulan Juli.
Menurut Yudi, tahun anggaran telah berjalan, dan sumber pembiayaan harus diajukan lewat APBNP, dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet. Anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran Kementerian atau Lembaga harus berakhir. "Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara," kata dia. Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun.
Yudi mengatakan UKP-PIP berdasarkan Perpres juga hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung. Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab, kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden.
Baca: Cerita Ali Mochtar Ngabalin Soal Jokowi Minta Maaf ke Megawati
Kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas. Yudi mengatakan setahun bekerja, seluruh personel di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan.
"Mengapa? Karena menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden. Perpres tentang hal ini tak kunjung keluar, barangkali karena adanya pikiran yang berkembang di rapat-rapat Dewan Pengarah, untuk mengubah bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden menjadi Badan tersendiri," kata Yudi.
Mengingat keterbatasan kewenangan lembaga yang telah disebutkan. Ternyata, perubahan dari UKP-PIP menjadi BPIP memakan waktu yang lama, karena berbagai prosedur yang harus dilalui.
