Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yudi Latif Mundur dari BPIP, Ini Anggaran Negara yang Dipakai

image-gnews
Kepala UKP Pancasila Yudi Latif mengunjungi Gereja Katedral Jakarta menjelang misa malam Natal, Minggu, 24 Desember 2017. Tempo/Amirullah Suhada.
Kepala UKP Pancasila Yudi Latif mengunjungi Gereja Katedral Jakarta menjelang misa malam Natal, Minggu, 24 Desember 2017. Tempo/Amirullah Suhada.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Satu tahun memimpin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudi Latif yang mengumumkan pengunduran dirinya dari lembaga itu memaparkan penggunaan anggaran negara. "Lembaga “penyemai” ideologi Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar Rp 7 miliar. Yudi menyampaikannya melalui siaran tertulis, Jumat, 8 Juni 2018.

Yudi sebagai Pengarah dan Kepala Pelaksana BPIP dilantik pada 7 Juni 2017. Tak lama kemudian memasuki masa libur Lebaran dan baru memiliki tiga deputi pada Juli tahun itu.

Baca:
Peran BPIP di Tengah Persoalan Gaji yang Jadi ...
BPIP Minta Masyarakat Tak Permasalahkan Gaji

Tahun anggaran telah berjalan, dan sumber pembiayaan harus diajukan melalui APBN Perubahan karena menginduk pada Kantor Sekretariat Kabinet. Anggaran baru turun pada awal November dan pada 15 Desember penggunaan anggaran kementerian atau lembaga harus berakhir.

“Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara.” Adapun anggaran untuk 2018, sampai saat ini belum turun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca:
Yudi Latif Sebut Hampir Setahun Pegawai BPIP ...
Mahfud MD Persilakan Masyarakat Gugat Hak ...

Yudi mengatakan, UKP-PIP berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) hampir tidak memiliki kewenangan mengeksekusi secara langsung. Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Sekretariat Kabinet, kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden.

Kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas. Yudi mengatakan setahun bekerja, seluruh personel di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana BPIP belum mendapatkan hak keuangan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bahlil Minta Sri Mulyani Dipanggil DPR karena Anggaran Turun, Berapa Besar Penurunannya?

1 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal investasi Stalink di Indonesia saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahlil Minta Sri Mulyani Dipanggil DPR karena Anggaran Turun, Berapa Besar Penurunannya?

Menteri Investasi Bahlil dalam rapat dengan DPR sempat sampaikan minta panggil Menteri Keuangan Sri Mulyani. Apa urusannya?


Anggaran Jumbo Sekolah Kedinasan Lampaui Alokasi Dana Perguruan Tinggi Negeri

3 jam lalu

KPK menyebutkan sekolah-sekolah kedinasan di bawah kementerian tidak menetapkan standar biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek.
Anggaran Jumbo Sekolah Kedinasan Lampaui Alokasi Dana Perguruan Tinggi Negeri

Anggaran sekolah kedinasan mencapai Rp 32 triliun, lebih besar dari alokasi dana perguruan tinggi negeri yang hanya mendapat Rp 7 triliun.


Kepala Bappenas Ungkap Ada Anggaran Revolusi Mental Dipakai Beli Motor Trail

23 jam lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan tanggapan Pemerintah atas perubahan UU IKN dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023. Rapat Paripurna beragendakan mengambil keputusan terhadap RUU tentang perubahan UU No.3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pengambilan keputusan tentang RUU perubahan UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengambilan keputusan evaluasi kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023, perubahan ke-6 Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2024, perpanjangan waktu pembahasan 7 RUU dan mendengarkan Pidato Ketua DPR RI pada penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kepala Bappenas Ungkap Ada Anggaran Revolusi Mental Dipakai Beli Motor Trail

Bappenas menyatakan perlu perbaikan kewenangan.


Menko Airlangga: Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi hingga Mei 2024 Sebesar Rp 39 Triliun

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada Rakorpusda Pengendalian Inflasi 2022, di Surabaya, Rabu (14/9).
Menko Airlangga: Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi hingga Mei 2024 Sebesar Rp 39 Triliun

Anggaran pusat untuk pengendalian inflasi sebesar Rp39 triliun atau 29 persen dari pagu Rp124,16 triliun.


Alasan Kemendag Minta Tambah Anggaran Sebesar Rp2,4 Triliun pada 2025

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat ditemui usai acara sosialisasi Permendag di bidang ekspor di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat pada Kamis, 31 Agustus 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Alasan Kemendag Minta Tambah Anggaran Sebesar Rp2,4 Triliun pada 2025

Dari tahun ke tahun, Zulkifli Hasan mengatakan anggaran Kemendag selalu berkurang.


Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Pemerintahan Prabowo Diminta Hati-hati

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tempo/Tony Hartawan
Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Pemerintahan Prabowo Diminta Hati-hati

Pengamat menilai Indonesia saat ini mengalami defisit anggaran yang berpotensi menembus 3 persen. Pemerintahan Prabowo-Gibran mesti hati-hati.


Bappenas Minta Tambah Anggaran Rp 804,47 Miliar untuk Gaji Pegawai Baru

1 hari lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Bappenas Minta Tambah Anggaran Rp 804,47 Miliar untuk Gaji Pegawai Baru

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan tambahan anggaran dalam pagu 2025 sebesar Rp 804,47 miliar untuk gaji pegawai baru tahun 2025


Alasan Nadiem Minta Anggaran Kemendikbud Tambah Rp 25 Triliun

2 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Nadiem Minta Anggaran Kemendikbud Tambah Rp 25 Triliun

Nadiem menyampaikan usulan penambahan anggaran itu dalam rapat dengan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.


Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

2 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

Komnas HAM memiliki sejumlah strategi dalam mengawal pembangunan IKN.


Sandiaga Minta Tambah Anggaran pada 2025 jadi Rp 3,05 Triliun, Untuk Apa Saja?

2 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno usai memgikuti rapat dengan Komisi X DPR RI, di kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023. TEMPO/Tika Ayu
Sandiaga Minta Tambah Anggaran pada 2025 jadi Rp 3,05 Triliun, Untuk Apa Saja?

Menparekraf Sandiaga Uno mengusulkan tambahan anggaran untuk pagu indikatif kementeriannya tahun 2025 menjadi Rp 3,05 triliun.