Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yudi Latif Mundur dari BPIP, Ini Anggaran Negara yang Dipakai

image-gnews
Kepala UKP Pancasila Yudi Latif mengunjungi Gereja Katedral Jakarta menjelang misa malam Natal, Minggu, 24 Desember 2017. Tempo/Amirullah Suhada.
Kepala UKP Pancasila Yudi Latif mengunjungi Gereja Katedral Jakarta menjelang misa malam Natal, Minggu, 24 Desember 2017. Tempo/Amirullah Suhada.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Satu tahun memimpin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudi Latif yang mengumumkan pengunduran dirinya dari lembaga itu memaparkan penggunaan anggaran negara. "Lembaga “penyemai” ideologi Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar Rp 7 miliar. Yudi menyampaikannya melalui siaran tertulis, Jumat, 8 Juni 2018.

Yudi sebagai Pengarah dan Kepala Pelaksana BPIP dilantik pada 7 Juni 2017. Tak lama kemudian memasuki masa libur Lebaran dan baru memiliki tiga deputi pada Juli tahun itu.

Baca:
Peran BPIP di Tengah Persoalan Gaji yang Jadi ...
BPIP Minta Masyarakat Tak Permasalahkan Gaji

Tahun anggaran telah berjalan, dan sumber pembiayaan harus diajukan melalui APBN Perubahan karena menginduk pada Kantor Sekretariat Kabinet. Anggaran baru turun pada awal November dan pada 15 Desember penggunaan anggaran kementerian atau lembaga harus berakhir.

“Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara.” Adapun anggaran untuk 2018, sampai saat ini belum turun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca:
Yudi Latif Sebut Hampir Setahun Pegawai BPIP ...
Mahfud MD Persilakan Masyarakat Gugat Hak ...

Yudi mengatakan, UKP-PIP berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) hampir tidak memiliki kewenangan mengeksekusi secara langsung. Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Sekretariat Kabinet, kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden.

Kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas. Yudi mengatakan setahun bekerja, seluruh personel di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana BPIP belum mendapatkan hak keuangan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

11 jam lalu

Ilustrasi perumahan. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah.


Maruarar Sirait soal Perhitungan Anggaran untuk 3 Juta Rumah: Nanti Awal Desember Kami Sampaikan Semuanya

13 jam lalu

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kiri) bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 29 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Maruarar Sirait soal Perhitungan Anggaran untuk 3 Juta Rumah: Nanti Awal Desember Kami Sampaikan Semuanya

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan perhitungan total anggaran untuk program 3 juta rumah akan disampaikan pada awal Desember 2024.


Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal

1 hari lalu

Antrean mengular di check in counter Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang Banten saat akhir libur panjang perayaan hari raya Waisak pada Ahad, 26 Mei 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan untuk menambah kapasitas penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dengan memperbaiki Terminal 1, 2, dan 3.


Audit Etika Penyelenggara Negara

1 hari lalu

FGD Memperkokoh Etika Penyelenggara Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara di Universitas Sumatera Utara, pada Jumat, 1 November 2024. Dok. BPIP
Audit Etika Penyelenggara Negara

Esensi berkuasa bukan lagi untuk berkhidmat kepada publik, namun sebagai upaya pelanggengan kekuasaan dan kepentingan sehingga etika dan moralitas publik menjadi hilang dan diabaikan.


Perjalanan Natalius Pigai, dari Juru Parkir hingga Jadi Menteri HAM

1 hari lalu

Mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Permadi Arya (Abu Janda) bertemu di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Februari 2021. Foto: Istimewa.
Perjalanan Natalius Pigai, dari Juru Parkir hingga Jadi Menteri HAM

Di rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR, Natalius Pigai menyebut dirinya pernah menjadi juru parkir


Sorotan terhadap Natalius Pigai: Tanggapan Soal Anggaran Rp20 Triliun hingga Tambahan Pegawai

4 hari lalu

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. Rapat perdana tersebut beragendakan mengenai perkenalan dengan kementerian baru serta membahas permintaan usulan anggaran senilai Rp 20 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sorotan terhadap Natalius Pigai: Tanggapan Soal Anggaran Rp20 Triliun hingga Tambahan Pegawai

Menteri HAM Natalius Pigai, terus menjadi sorotan. Bermula sejak ia mengusulkan permintaan mendapat anggaran sebanyak Rp20 triliun


Makan Bergizi Gratis Dimulai Januari 2025, Badan Gizi Nasional Beberkan Strategi Anggarannya

4 hari lalu

Dadan Hindayana saat dilantik menjadi Kepala Badan Gizi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024. TEMPO/Subekti
Makan Bergizi Gratis Dimulai Januari 2025, Badan Gizi Nasional Beberkan Strategi Anggarannya

Program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada Januari 2025 dibiayai dari APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya.


AHY soal Pembangunan IKN Berlanjut dengan Penyesuaian: Ada Prioritas Pembangunan Lain, Anggaran Juga Terbatas

5 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, keluar dari kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 14 Oktober 2024 [Tempo/Eka Yudha]
AHY soal Pembangunan IKN Berlanjut dengan Penyesuaian: Ada Prioritas Pembangunan Lain, Anggaran Juga Terbatas

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, kembali bersuara ihwal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Airlangga Bahas Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025, Sisa Tahun Gunakan Anggaran Lama

5 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers ihwal antisipasi dampak konflik Iran-Israel di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 17 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Airlangga Bahas Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025, Sisa Tahun Gunakan Anggaran Lama

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang Wamenkeu Suahasil Nazara serta Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.


Ekonom Prediksi Utang Pemerintahan Prabowo bisa Tembus Rp 12.893,96 Triliun dalam Lima Tahun

6 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Ekonom Prediksi Utang Pemerintahan Prabowo bisa Tembus Rp 12.893,96 Triliun dalam Lima Tahun

Ekonom Bright Institute memprediksi utang pemerintah Indonesia bakal menembus Rp 12.893,96 triliun dalam lima tahun pemerintahan Presiden Prabowo