Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peran BPIP di Tengah Persoalan Gaji yang Jadi Sorotan

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menggelar makan malam dengan Presiden Joko Widodo di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, 20 Februari 2018. Foto/Dok. Sekjen PDIP
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menggelar makan malam dengan Presiden Joko Widodo di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, 20 Februari 2018. Foto/Dok. Sekjen PDIP
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hak keuangan pimpinan dan pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendapat sorotan karena nilainya yang dianggap jumbo. Lalu apa sebenarnya tugas yang diperankan BPIP?

BPIP merupakan lembaga yang sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dan dibentuk oleh Jokowi pada Mei 2017. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2017, UKP-PIP bertugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum serta melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila.

Baca: Wasekjen PDIP: Kerja di BPIP, Megawati Tak Pernah Pikirkan Gaji

Jokowi pun kemudian melantik sembilan orang anggota Dewan pengarah UKP-KIP pada Rabu, 7 Juni 2017. Mereka adalah Presiden Indonesia ke-5, Megawati Sukarnoputri; Wakil Presiden ke-6, Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno; mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Muhammad Mahfud Md.; mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif; Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin; serta Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.

Berikutnya, ada mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe; Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya; dan Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia sekaligus CEO Garudafood Group, Sudhamek. Sementara jabatan Kepala UKP-PIP diisi oleh Yudi Latief.

Namun, tidak lama setelah dibentuk, muncul usulan untuk mengubah UKP-PIP menjadi setingkat kementerian dengan nama BPIP. Menurut Yudi, salah satu alasannya adalah agar lembaga tersebut dapat tetap berjalan meskipun presidennya sudah berganti.

"Jadi tidak terikat pada satu program pemerintah saja, tapi siapa pun presidennya, ideologi Pancasila ini tetap menjadi komitmen bersama," kata Yudi, Kamis, 11 Januari 2018.

Pada Februari 2018, Jokowi meningkatkan status UKP-PIP dan mengganti namanya menjadi BPIP. Penggantian tersebut termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 2 yang berbunyi, "Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BPIP yang merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila."

Selang beberapa waktu, Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hak keuangan yang diterima para pengarah dan anggota BPIP sama dengan pejabat lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan Perpres tersebut diketahui gaji Ketua Dewan Pengarah Megawati Soekarnoputri sebesar Rp 112.548.000, dan anggota Dewan Pengarah yang berjumlah 8 orang masing-masing Rp 100.811.000. Adapun gaji Kepala BPIP Yudi Latief sebesar Rp 76.500.00 per bulan.

Baca: Gaji Megawati Lebihi Presiden, Fadli Zon Desak Revisi Aturan BPIP

"Hak keuangan sama dengan seluruh pejabat negara yaitu (gaji pokok) hanya Rp 5 juta. Disebut tunjangan jabatan itu Rp 13 juta," kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.

Terkait penandatanganan Perpres Nomor 42 Tahun 2018, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengkritik keras. Ia pun mendesak agar pemerintah merevisi peraturan tersebut. Menurut Fadli besaran gaji yang dituangkan dalam perpres itu bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi dan penghematan uang negara yang selama ini digembar-gemborkan.

“Gaji BPIP ini fantastis juga ya rasanya, bahkan lebih tinggi dari presiden, wakil presiden dan lembaga tinggi negara. Padahal (BPIP) ini kan lembaga non-struktural,” ujar Fadli Zon usai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, Senin 28 Mei 2018.

Dia menuturkan secara logika seharusnya lembaga non-struktural mendapat gaji yang lebih kecil dari lembaga struktural. “Lagipula BPIP ini bukan lembaga negara yang menghasilkan uang yang besar seperti BUMN, selayaknya gaji BPIP di bawah yang struktural lah,” ujar dia.

ADAM PRIREZA | PRIBADI WICAKSONO | IRSYAN HASYIM

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Waka BPIP Karjono Ajak Mahasiswa Berpikir Kritis dan Kreatif

1 hari lalu

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Karjono Atmoharsono, saat sebagai Keynote Speaker dalam Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia, dalam acara Kaderisasi Nasional yang diselenggarakan di Politeknik Statistika, Sabtu 3 Juni 2023.
Waka BPIP Karjono Ajak Mahasiswa Berpikir Kritis dan Kreatif

Berpikir kritis dan kreatif artinya bersifat tidak lekas percaya


Kemendikbudristek dan BPIP Sepakat Masukkan Lagi Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan

5 hari lalu

Ilustrasi Pancasila. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Handout
Kemendikbudristek dan BPIP Sepakat Masukkan Lagi Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan

BPIP bersama Kemdikbudristek telah sepakat untuk mengembalikan materi pendidikan Pancasila sebagai bahan ajar pokok dalam kurikulum


BPIP Akan Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila di Seluruh Indonesia

6 hari lalu

BPIP Akan Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila di Seluruh Indonesia

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, yang diperingati setiap 1 Juni.


BPIP Gelar Kirab Pancasila di Bundaran HI

8 hari lalu

BPIP Gelar Kirab Pancasila di Bundaran HI

Acara yang digelar untuk menyambut Hari Lahir Pancasila akan dibuat rutin setiap tahun.


Yandri Imbau BPIP Bumikan Pancasila dengan Bahasa Sederhana

33 hari lalu

Wakil Ketua MPR Yandri Susanto
Yandri Imbau BPIP Bumikan Pancasila dengan Bahasa Sederhana

Yandri Susanto menerima undangan BPIP untuk menjadi narasumber dalam seminar di Hari Lahir Pancasila.


Paskibraka 2022 Ikuti Diklat Pancasila di Sumatera Selatan

49 hari lalu

Paskibraka 2022 Ikuti Diklat Pancasila di Sumatera Selatan

Pancasila sebagai salah satu konsensus bangsa Indonesia harus diterapkan dan ditegakkan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


Waka BPIP Karjono Berharap ASN kuat Iptek dan Imtaq

53 hari lalu

Waka BPIP Karjono Berharap ASN kuat Iptek dan Imtaq

Tugas ASN sangat besar karena selain bekerja sebagai pegawai, ASN juga bertugas sebagai perekat bangsa


BPIP Segera Rilis Video Pendidikan Pancasila

57 hari lalu

BPIP Segera Rilis Video Pendidikan Pancasila

Video yang telah dibuat sejak tahun 2021-2022 masih dalam tahap uji kelayakan.


BPIP dan Adeksi Sepakat Bangun Sistem Pemerintahan sesuai Pancasila

5 April 2023

BPIP dan Adeksi Sepakat Bangun Sistem Pemerintahan sesuai Pancasila

Pancasila menjadi penting dimiliki setiap anggota DPRD sebagai pembuat kebijakan atau peraturan daerah.


BPIP dan Pemprov Babel Deklarasi Jejaring Panca Mandala

30 Maret 2023

BPIP dan Pemprov Babel Deklarasi Jejaring Panca Mandala

JPM adalah bagian dari Ikhtiar BPIP dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam pembinaan ideologi Pancasila.