Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Demokrat Bantah Tolak Pencalonan Prabowo di Pilpres 2019

image-gnews
Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) melantik pengurus Partai Demokrat se-Provinsi Banten di Alun-alun Barat, Kota Serang, Kamis, 19 April 2018 yang dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. DARMA WIJAYA
Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) melantik pengurus Partai Demokrat se-Provinsi Banten di Alun-alun Barat, Kota Serang, Kamis, 19 April 2018 yang dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. DARMA WIJAYA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean membantah pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, yang menyebut Demokrat tidak ingin Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden 2019. Demokrat, kata dia, tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu.

Demokrat, ia menambahkan, tetap menghargai dan menghormati hak politik Gerindra dan Prabowo. "Yang disampaikan Pak Mardani itu raba-rabaan politik, yang tidak pernah disampaikan langsung oleh Partai Demokrat," katanya di gedung DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018.

Baca:
SBY: Saya Nggak Mau Bicara Politik Dulu
Gerindra: Komunikasi dengan Demokrat Setelah PAN dan PKS Solid


Mardani mengatakan Partai Demokrat secara halus berharap Prabowo tidak maju. Partai Demokrat, kata dia, masih ingin menghadirkan figur baru dan membentuk poros ketiga. Poros ketiga sengaja dibuat untuk menyaingi kubu pemerintah, yang mengusung kembali Presiden Joko Widodo, dan poros keumatan, yang digadang-gadang PKS dan Partai Gerindra.

Ferdinand menuturkan Partai Demokrat justru yang paling intens berkomunikasi dengan Partai Gerindra belakangan ini. Namun komunikasi antara keduanya masih sebatas antar-ketua DPP dan belum mengerucut ke elite partai.

Baca:
Pemilu 2019, SBY dan Demokrat Kian Sulit Bikin ...
Gerindra Ajak Demokrat dan PKB Bergabung ke ...

Mengenai calon presiden dari kaum muda, kata Ferdinand, partainya memang memiliki kader muda potensial, seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun sosok muda yang didorong maju untuk pilpres bukan berarti harus AHY.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau bicara kader muda, bukan hanya Partai Demokrat yang punya,” ucap Ferdinand. Ia kemudian menyebut nama Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa, Romahurmuziy dari Partai Persatuan Pembangunan, Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional, Gatot Nurmantyo, dan pengusaha Chairul Tanjung. “Semua masih kategori muda," tuturnya.

AHMAD FAIZ

Lihat juga video: Bermodal Sofa Bekas, Pemilik Anomali Coffee Ini Jadi Raja Kopi


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

7 jam lalu

Tarik ulur pembatasan BBM bersubsidi bagi masyarakat terjadi. Di beberapa SPBU, sudah ada yang mewajibkan menggunakan QR code untuk mengisi BBM.
Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

Ekonom, Achmad Nur Hidayat, meminta Presiden Prabowo Subianto berhati-hati bila dengan rencana mengubah subsidi BBM menjadi BLT.


Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

7 jam lalu

Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Menteru HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

Supratman menjelaskan, pimpinan DPR sudah mengirimkan surat kepada Prabowo untuk menanyakan Capim KPK yang diserahkan Jokowi.


Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

7 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), pada Selasa, 5 November 2024, di Istana Negara, Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan Prabowo menghendaki untuk terus melaksanakan pembangunan IKN.


Gerindra Sebut Mesin Partai Kerja untuk Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng

7 jam lalu

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, saat ditemui di kompleks gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Gerindra Sebut Mesin Partai Kerja untuk Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng

Ketua Gerindra Provinsi Jawa Tengah, Sudaryono, menyatakan bahwa sikap partainya jelas mendukung Calon Gubernur Ahmad Luthfi dari awal hingga sekarang.


Serba-serbi FPI dalam Reuni Aksi 411, Tiga Tuntutan Dibacakan Menantu Rizieq Shihab

8 jam lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Islam atau FPI saat menggelar reuni akbar 411 longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Reuni itu juga dihadiri oleh aliansi ormas Islam lain yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap. TEMPO/Subekti.
Serba-serbi FPI dalam Reuni Aksi 411, Tiga Tuntutan Dibacakan Menantu Rizieq Shihab

Tiga tuntutan FPI dalam Reuni Aksi 411 dibacakan menantu Rizieq Shihab, Muhammad bin Husein Alatas.


Kata Dirjen Konservasi Soal Dampak KLHK Dipecah Lagi oleh Prabowo

8 jam lalu

Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Foto : menklhk.go.id
Kata Dirjen Konservasi Soal Dampak KLHK Dipecah Lagi oleh Prabowo

Prabowo memecah KLHK dan memisahkan kembali kehutanan sebagai kementerian tersendiri. Ditjen KSDAE pun ikut kembali bersama induknya yang lama itu.


Dilantik Prabowo Jadi Kepala OIKN Definitif, Basuki Hadimuljono Langsung Incar Investor Swasta

9 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), pada Selasa, 5 November 2024, di Istana Negara, Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
Dilantik Prabowo Jadi Kepala OIKN Definitif, Basuki Hadimuljono Langsung Incar Investor Swasta

Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa ia mengincar peluang investasi swasta untuk mempercepat proses pembangunan di IKN, dalam waktu 3-4 tahun ke depan


Deretan Pesan Prabowo kepada Para Menteri Kabinet Merah Putih

9 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, 2 November 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Deretan Pesan Prabowo kepada Para Menteri Kabinet Merah Putih

Prabowo mengimbau para menteri di kabinetnya agar tidak sering mengadakan seminar atau melakukan perjalanan ke luar negeri.


Prabowo Hapus Kredit Macet UMKM Petani hingga Nelayan

9 jam lalu

Presiden Prabowo teken Peraturan Pemerintah tentang penghapusan piutang macet usaha mikro kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, dan UMKM lain di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Hapus Kredit Macet UMKM Petani hingga Nelayan

Prabowo mengatakan bahwa pemerintah mengharapkan dapat membantu para produsen yang bekerja di bidang pertanian dan nelayan.


Kejar Penyelesaian Pembangunan IKN, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono Incar Peluang Investasi

9 jam lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 5 November 2024. ANTARA/Andi Firdaus
Kejar Penyelesaian Pembangunan IKN, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono Incar Peluang Investasi

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menuturkan sebagian besar investor menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.