Jusuf Kalla: Pengurus Masjid Harus Bantu Lawan Terorisme

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla berbuka puasa bersama pengurus Dewan Masjid Indonesia (MDI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 25 Mei 2018. Foto: Biro Pers Wakil Presiden

    Wakil Presiden Jusuf Kalla berbuka puasa bersama pengurus Dewan Masjid Indonesia (MDI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 25 Mei 2018. Foto: Biro Pers Wakil Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pengurus masjid membantu mencegah radikalisme dan terorisme dengan menebarkan pesan damai. Pengurus masjid harus menjaga ideologi masyarakat di sekitarnya.

    "Tanpa masjid yang menebar kedamaian itu, bangsa kita banyak masalah," kata JK dalam acara buka bersama pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada Jumat, 25 Mei 2018.

    Baca: Ceramah Tarawih, JK Sebut Pentingnya Kerja Sama Ulama dan Umara

    JK mencontohkan pengemboman yang terjadi di tiga gereja di Surabaya pada 13 Mei lalu. Pada kasus itu, seorang ayah mengajak istri dan keempat anaknya untuk meledakkan diri. Menurut dia, ideologi pelaku bergeser dari pemahaman yang benar tentang Islam.

    Menurut JK, pengurus masjid ikut bertanggung jawab atas kejadian itu. "Kenapa bisa terjadi? Karena itu masjid juga harus menciptakan kedamaian pada kita semuanya," kata dia.

    Baca: Buka Puasa Bersama DMI, JK Cerita Obrolan dengan Raja Salman

    JK pun menilai perlu ada pengaturan yang lebih baik lagi dalam pendaftaran para mubaligh atau penceramah. Daftar yang dibuat diatur oleh perhimpunan atau ikatan penceramah.

    Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia juga perlu membuat kode etik penceramah untuk menjaga kerja mereka seperti dokter dan wartawan. "Jangan memecah belah bangsa, jangan seenaknya menghakimi orang, tapi bertanggung jawab," ujarnya.

    Kode etik ini diharapkan membuat penceramah di masjid-masjid tak sembarangan menyebar ideologi. Sekaligus, untuk menjamin ilmu pengetahuan dari penceramah tersebut. "Kalau dibiarkan sembarang apa saja, apalagi dengan ilmu yang tak terlalu dalam tentunya, maka bisa memecah belah bangsa ini, memakai mesjid sebagai tempat pertarungan politik. Tentu kita tidak inginkan," kata Jusuf Kalla.

    Baca: Jusuf Kalla Menyarankan Seleksi Mubaligh Dilakukan oleh Asosiasi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.